Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Myanmar Ragu Mempercayakan Nasib Negaranya ke ASEAN

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelesaian krisis di Myanmar belum menunjukkan perkembangan berarti. Meski ASEAN Leaders Meeting telah digelar untuk mendesak penyelesaian krisis Myanmar, kekerasan oleh junta militer tetap saja berlanjut di negeri seribu pagoda itu. Ratusan orang tewas akibat kekejaman junta sementara ribuan ditangkap tanpa alasan yang jelas. Suram.

Pada 24 April lalu, ketika ASEAN menetapkan lima poin konsensus penyelesaian krisis, warga Myanmar berharap banyak hal itu bisa menjadi solusi. Apalagi, junta yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing 'menyetujui' poin-poinnya. Namun, di satu sisi, warga juga was-was. Mereka tahu pemerintah bayangan, National Unity Government (NUG), tidak dilibatkan dalam penyusunan konsensus itu dan Min Aung Hlaing bisa saja menarik kata-katanya mengingat konsensus bukanlah hukum. Itu rekomendasi.

Kekhawatiran mereka terbukti. Selang beberapa hari setelah ASEAN Leaders Meeting di Jakarta, Min Aung Hlaing tak punya komitmen jelas untuk mewujudkan lima poin konsensus. Ia menerapkan syarat ambigu, "bakal menerapkan lima poin konsensus ketika situasi di Myanmar kondusif". Dengan kekerasan yang masih berlanjut, situasi kondusif itu tidak akan pernah tercapai. Di sisi lain, definisi kondusif sendiri tak jelas.

"Min Aung Hlaing tidak pernah peduli dengan konsensus itu. Begitu balik dari Indonesia, ia menangkap kurang lebih 3000 orang dan membunuh 200 orang. Ia menganggap konsensus ASEAN hanya masukan, pendapat," ujar Menteri Kerjasama Internasional dan Juru Bicara NUG, Dr. Sasa, ketika berbincang dengan Tempo kemarin, Senin, 7 Juni 2021.

Warga Myanmar, termasuk NUG, kembali berharap ke ASEAN. Kunjungan pejabat ASEAN mereka harapkan bisa mendesak junta militer untuk mewujudkan poin konsensus. Lagi-lagi harapan itu tak terwujud. Dua pejabat ASEAN, Ketua Erywan Yusof dan Sekretaris Jenderal Lim Jock Hoi, lebih mengutamakan pertemuan dengan junta militer.

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

Dr. Sasa berkata, di titik tersebut NUG memutuskan untuk tidak lagi berharap terlalu banyak kepada Myanmar. Mereka bahkan mengatakan hanya ada sedikit kepercayaan yang tersisa untuk ASEAN. Bagi NUG, selama ASEAN tidak memiliki rencana solid untuk mengakhiri krisis Myanmar dan melibatkan warga, maka sulit untuk mempercayai mereka.

"Saya masih tidak habis pikir kenapa ASEAN memilih untuk tidak berbicara dengan kami. Kenapa kami tidak diundang ke pertemuan ASEAN? Kenapa mereka enggan berkomunikasi dengan kami? ASEAN telah gagal mengakomodir dua sisi."

"Dalam pemahaman saya, ASEAN ya untuk warga ASEAN, bukan untuk para pemimpin negara ASEAN. Mereka seharusnya berkomunikasi juga dengan kami, dengan masyarakat," ujar Dr. Sasa terheran-heran. Ia mengklaim sikap ASEAN berbeda dengan Uni Eropa dan Amerika yang malah mendekati pihaknya untuk berdialog soal krisis.

Dr. Sasa tidak membantah ada negara anggota ASEAN mendekati NUG untuk berkomunikasi. Beberapa di antaranya, kata ia, adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Namun, ia menyebut pembicaraan dengan mereka beda derajatnya dengan ASEAN. ASEAN mewakili seluruh blok, sementara pembicaraan dengan negara-negara anggota lebih seperti pertemuan bilateral.

Jika ASEAN ingin mendapatkan kepercayaan Myanmar lagi, Dr. Sasa mengatakan blok beranggotakan 10 negara tersebut harus mengubah pendekatannya. Salah satunya, jangan mempertimbangkan opsi penyelesaian krisis via kerjasama dengan Min Aung Hlaing. Min Aung Hlaing, kata Sasa, tidak akan pernah kooperatif dan akan lebih memanfaatkan ASEAN sebagai alat propaganda.

Sejumlah wanita membawa pot berisi bunga padauk saat menggelar aksi memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 13 April 2021. Padauk merupakan bunga nasional Myanmar. REUTERS/Stringer

Langkah lain yang patut dipertimbangkan adalah memutus kerjasama ekonomi dengan Myanmar, terutama yang berkaitan langsung dengan junta. Dr. Sasa berkata, junta masih kuat karena mereka disokong berbagai perusahaan dan investasi berbagai negara. Jadi, meski sudah ada berbagai sanksi dari negara barat, mereka tetap bisa bertahan hidup dengan sumber ekonomi asal Asia, tak terkecuali ASEAN.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut laporan Channel News Asia pada Mei lalu, Junta Militer Myanmar telah menyetujui investasi baru dengan nilai kurang lebih US$2,8 miliar. Investasi tersebut termasuk proyek pembangkit listrik tenaga gas bumi yang nilainya US$2,5 miliar. . Total, ada 15 project atau investasi yang disetujui Komisi Investasi Myanmar.

Channel News Asia menyebut sebagian besar investasi ke Myanmar datang dari Cina. Dari ASEAN, investasi datang dari Singapura dan Thailand. "Saya berani mengatakan bahwa junta tidak akan memberikan keuntungan apapun di kemudian hari...Warga Myanmar tidak akan lupa (mereka yang membantu junta)."

"Saya bisa jamin, begitu investasi atau dukungan-dukungan ekonomi berhenti ke junta, ditambah embargo perdagangan senjata dan zona larangan terbang, Min Aung Hlaing akan berpikir dua kali untuk melanjutkan kudetanya," ujar Dr. Sasa yakin.

Dr. Sasa berharap ASEAN bertindak cepat karena semakin lama mereka bertindak, maka akan semakin buruk krisis di Myanmar. "Mereka sekarang seperti mengulur waktu untuk Min Aung Hlaing," ujar Sasa.

Baca juga: ASEAN Usul Seruan Embargo Senjata ke Myanmar Dicabut

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers soal Myanmar. dok. Kemenlu RI

ASEAN belum bersuara sejak kunjunga ke Myanmar. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengkritik lambannya ASEAN merespon krisis. Namun, di satu sisi, ia bisa paham sulitnya menangani situasi ASEAN karena minimnnya niatan junta untuk mengkhiri krisis.

"Jujur saja, kami kecewa dengan lambannya progress penyelesaian krisis di Myanmar. Sayangnya, kami tahu bahwa masih ada warga yang disakiti dan dibunuh di sana. Belum ada pembebasan tahanan politik dan belum ada sinyal apapun untuk negosiasi dan dialog. Kami harus menunggu," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, setuju penyelesaian krisis di Myanmar membutuhkan komitmen dari sembilan negara anggota ASEAN. Dengan kata lain, perlu adanya komitmen dari junta Myanmar juga. Tanpa komitmen, kata ia, lima poin konsensus tidak akan teraplikasikan dengan maksimal.

"Keberhasilan implementasi lima poin konsensus memerlukan komitmen Myanmar, terutama pihak militer...Saya juga tekankan bahwa mandat lima poin konsensus sudah jelas yaitu berkomunikasi dengan semua pihak," ujar Retno Marsudi menegaskan.

Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Tak Lagi Percaya Pada Upaya ASEAN

ISTMAN MP

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Francois de Maricourt usai acara HSBC Summit 2023 di The St.Regis Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani
HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan platform untuk pengembangan usaha perusaan yang mengincar bisnisnya berkembang di Asia Tenggara.


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

2 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Tidak Tepati Janji Pidato Pertama, Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mundur karena Kasus Korupsi

7 hari lalu

Presiden Vietnam Vo Van Thuong. RICHARD A. BROOKS/Pool via REUTERS
Tidak Tepati Janji Pidato Pertama, Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mundur karena Kasus Korupsi

Presiden Vietnam Vo Van Thuong lengser dari jabatannya dengan mengumumkan pengunduran diri karena kasus korupsi.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

8 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

8 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

15 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengadakan konferensi pers di Berlin, Jerman, 12 Maret 2024. REUTERS/Liesa Johannssen
Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan deeskalasi sengketa Laut Cina Selatan harus menjadi prioritas.