Sementara itu, dari pihak pemerintah berencana memangkas jumlah komisaris Garuda Indonesia hingga mengubah orientasi bisnis perseroan yang semula melayani rute penerbangan internasional menjadi hanya berfokus pada penerbangan domestik saja.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam pernyataannya kepada karyawan perusahaan mengatakan emiten penerbangan pelat merah ini dalam kondisi berat secara finansial. Utang perusahaan sebesar Rp 70 triliun atau US$ 4,9 miliar terus bertambah lebih dari Rp 1 triliun per bulan.
Hal tersebut seiring dengan penundaan pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pada pemasok. Saat ini, kata Irfan, arus kas Garuda berada di zona merah dan memiliki ekuitas minus Rp 41 triliun.
Sebagai langkah awal, setelah menawarkan pensiun dini, Garuda Indonesia akan melakukan restrukturisasi bisnis. Salah satu yang akan dilakukan adalah memangkas jumlah armada pesawat hingga 50 persen dari semula 142 pesawat menjadi tak lebih dari 70 pesawat.
Adapun pemerintah berencana memangkas jumlah komisaris Garuda Indonesia hingga mengubah orientasi bisnis perseroan yang semula melayani rute penerbangan internasional menjadi hanya berfokus pada penerbangan domestik saja. Pengurangan jumlah komisaris dari lima menjadi dua orang ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan perusahaan melalui program pensiun dini.
Menanggapi hal tersebut, Komisaris Garuda Indonesia Yenny Wahid menyatakan bakal mendukung sepenuhnya. “Semua langkah efisiensi di Garuda harus didukung,” ujarnya. Komisaris Garuda lainnya, Peter Gontha, meminta pembayaran gajinya mulai Mei 2021 ditangguhkan agar bisa turut meringankan beban perusahaan.
Sedangkan Koordinator Sekretariat Bersama Karyawan Garuda Indonesia Tommy Tampatty mengatakan karyawan mengajukan opsi di luar yang disiapkan pemerintah. Opsi itu disebut Penyelamatan Garuda Merah Putih Nasionalis.
Tommy menjelaskan opsi merah putih negara harus berketetapan terhadap flag carrier. Negara harus berpihak ke flag carrer dengan me-review seluruh regulasi dan rute-rute penerbangan perseroan. "Opsi ini akan menyehatkan Garuda secara permanen, dan tampak harus ada pensiun dini," katanya.
Menurut dia, penyelamatan Garuda tak bisa terus-menerus bergantung pada dana talangan. Posisi negara harus tegas dalam hal ini seperti apa. "Contohlah Australia, kebijakan pemerintah yang sangat berpihak pada slot, kebijakan rute, golden time."
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | HENDARTYO HANGGI | CAESAR AKBAR | ANTARA | JONIANSYAH
Baca: Wamen BUMN: Garuda Butuh 270 Hari untuk Moratorium Utang Rp 70 T
