Kontroversi Rapor Merah dari Kemenkes Buat DKI Jakarta dalam Tangani Covid-19

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Stiker tanda khusus pemudik yang ditempelkan di bagian rumahnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Pemasangan tanda ini dilakukan sebagai pendataan pemudik dan menekan penyebaran Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Stiker tanda khusus pemudik yang ditempelkan di bagian rumahnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Pemasangan tanda ini dilakukan sebagai pendataan pemudik dan menekan penyebaran Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Jakarta - Provinsi DKI Jakarta diberi nilai E oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disingkat Kemenkes terkait penanganan Covid-19.

    DKI Jakarta juga menjadi provinsi satu-satunya dari 34 provinsi di Indonesia yang mendapat nilai E.

     
    Penilaian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dibentuk dalam matriks yang dimulai dari penilaian terbaik yaitu A dengan level laju penularan tidak ada kasus atau kasus impor yang sporadis dengan kapasitas respons memadai hingga sedang.

    Sedangkan nilai E yang diperoleh DKI Jakarta menunjukan bahwa daerah ini memiliki level kapasitas respons yang terbatas dan laju penularan Covid-19 terparah yaitu transmisi komunitas level 4.

     
    Selain kualitas pengendalian pandemi DKI Jakarta juga mendapat penilaian E terkait penilaian kualitas penguatan kapasitas respons pada minggu epidemologi ke-20 atau pada 16-22 Mei 2021. Menurut Dante, tingkat ketersediaan tempat tidur di Jakarta sudah mulai meningkat dan proses penelusuran juga tidak terlalu baik.
     
    “Masih banyak daerah yang masih dalam kondisi terkendali kecuali DKI Jakarta DKI Jakarta ini kapasitasnya E, karena di DKI Jakarta bed occupation rate (keterisian)-nya sudah mulai meningkat dan kasus tracing-nya juga tidak terlalu baik," ujar Dante di DPR RI, Kamis, 27 Mei 2021.
     
    Nilai merah yang diberikan Kemenkes itu mengundang banyak kritik. 

    Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan indikator yang dipaparkan Wamen Dante Saksano. Menurut dia, penilaian berdasarkan level itu tidak jelas indikatornya. "Penilaiannya tidak akurat alias ngawur," kata Pandu.

     
    Seharusnya, kata Pandu, indikator yang digunakan lebih lengkap berdasarkan Domainnya masing-masing, seperti domain epidemiologi, fasilitas kesehatan dan kesehatan publiknya. "Dari domain-domain itu ada banyak poin yang bisa dijadikan indikator," katanya.
     
    Pandu mencontohkan, tren kasus, tren kematian, positivity rate, jumlah APD, jumlah nakes terinveksi, jumlah ventilator, rasio lacar hingga tingkat prilaku warganya bisa menjadi indikator. Sehingga penilaiannya berdasarkan data yang jelas. 
     
    Senada, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani juga menilai upaya penanganan Covid-19 di Jakarta tidak bisa hanya dinilai dari angka penularan kasus saja. Tapi harus dilihat secara keseluruhan, mulai dari kualitas dan respons tenaga kesehatan, angka kesembuhan, hingga angka kematiannya.
     
    "Saya pikir, memberi penilaian sah-sah saja, tapi harus jelas tolak ukurnya, objektif, by data," ujar Zita melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Mei 2021. Menurut Zita, Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah kerja maksimal selama ini. Berdasarkan data yang ia miliki, hingga 27 Mei, persentase kesembuhan di DKI mencapai 95,7 persen. Sementara persentase kasus meninggal 1,7 persen.
     
    Sebelumnya, Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku akan mengevaluasi dan mendalami data terkait penanganan Covid-19 di DKI. Sehingga ia belum bisa berkomentar banyak. Meski begitu, menurut Riza penanganan Covid-19 di Jakarta sudah maksimal dengan melihat angka kasus yang terus menurun.
     
    Dia mengatakan bahwa angka kesembuhan meningkat, angka kematian turun dan Pemprov DKI selalu meningkatkan sarana prasarana penanganan Covid-19. "Laboratorium juga sudah bertambah terus, BOR juga terus turun. Prinsipnya kami Pemprov terus berusaha memberikan dukungan bantuan partisipasi kontribusi dan lain-lain agar kita bisa dapat mengurangi menurunkan penyebaran Covid," kata dia.
     
    Namun, pernyataan Riza berbanding terbalik dengan data kasus aktif Covid-19 yang masih terus meningkat di Jakarta pasca lebaran Idul Fitri 2021.

    Belakangan bahkan klaster permukiman dan klaster keluarga meningkat, seperti di Cilangkap, Jagakarsa, dan Johar Baru. Setidaknya, saat ini ada lima RT di Jakarta berstatus zona merah dan 14 RT berstatus oranye. 

     
    Data 11 Mei 2021, angka kumulatif kasus Covid-19 di Jakarta sebanyak 416.747 kasus dengan 402.374 orang dinyatakan sembuh, 6.952 orang meninggal dunia, dan 7.421 pasien masih aktif dirawat atau diisolasi. Jumlah tersebut kemudian meningkat, per 28 Mei 2021 penambahan kasus mencapai 10.022.
     
    Saat ini angka kumulatif Covid-19 di Jakarta berada di angka 426.769 kasus, dengan pasien Covid-19 sembuh di angka 408.585, angka kematian 7.271, pasien aktif dirawat atau isolasi tembus angka 10.913.
     
    Sementara itu, Bed Occupation Rate (BOR) di DKI saat ini berada di angka 26 persen. DKI memiliki 106 rumah sakit rujukam dengan total 6.620 tempat tidur. Sedangkan untu tempat tidur ICU, Dinas Kesehatan DKI mencatat terisi 31 persen daroi total 1.017 tempat tidur.
     
    Setelah menuai banyak kritik, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes kemudian kembali memberi pernyataan baru.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan nilai E diberikan Kementerian Kesehatan terkait penanganan Covid-19 tingkat provinsi bukanlah untuk mengukur kinerja dari wilayah tersebut.

     
    Dia menjelaskan bahwa penilaian itu merupakan indikator risiko yang digunakan Kemenkes untuk melihat laju penularan Covid-19 di 34 provinsi yang diambil dari pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang baru.

    "Untuk melihat persiapan kita menghadapi lonjakan kasus sesudah liburan lebaran kemarin," kata Budi, Jumat, 28 Mei 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.