Berlomba Mengakali Longgarnya Sistem Karantina di Bandara

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Adi Ferdian Saputra saat memberi keterangan penangkapan 5 dari 7 warga India yang lolos karantina. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Adi Ferdian Saputra saat memberi keterangan penangkapan 5 dari 7 warga India yang lolos karantina. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO

    Ketiga, setelah mendapatkan akun, instansi mengajukan permohonan pas bandara secara online dengan persyaratan antara lain surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja, daftar riwayat hidup, identitas diri (KTP, paspor atau KITAS), SKCK dari kepolisian, SK pegawai atau kontrak kerja dari instansi, dan pakta integritas (khusus protokol instansi/lembaga).

    Setelah itu, petugas akan melakukan pemeriksaan kesesuaian berkas permohonan. Petugas juga melaksanakan security awareness dan evaluasi dengan computer based test (CBT) secara online.

    “Dilakukan background check (pemeriksaan data latar belakang),” kata Novie. Kemudian, pemohon melakukan foto dan finger print. “Jika sudah sesuai dari urutan, pas bandara dapat diterbitkan dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub tersebut.

    Pemerhati penerbangan Alvin Lie mengatakan keluhan mengenai adanya oknum yang menawarkan 'jasa' menghindari karantina dan mempercepat antrean pemeriksaan di bandara sudah lama ia dengar. Kondisi ini, menurut dia, menunjukkan kelemahan di bandara maupun di Satgas Covid-19.

    Alvin mengatakan pihak pengelola bandara dan otoritas bandara, serta Satgas Covid-19 perlu memperketat syarat dan pengawasan bagi pemegang pas bandara, khususnya untuk penerbangan internasional. "Saya yakin para mafia bisa beroperasi lantaran ada kelemahan di satgas dan mungkin bekerja sama dengan oknum-oknum di satgas," tuturnya.

    Bekas anggota Ombudsman itu mengatakan saat ini adalah saatnya semua pihak melakukan evaluasi, bukan hanya untuk kasus penghindaran karantina, melainkan juga mengenai adanya kasus tes antigen dan PCR abal-abal menggunakan barang bekas. "Saatnya dirjen dan menteri turun ke lapangan dan mengevaluasi menyeluruh," ujar Alvin.

    BACA: Kasus Rapid Test Bekas, Kemenhub Minta Layanan Kesehatan Seluruh Bandara Dicek

     

    CAESAR AKBAR | JONIANSYAH | DEWI NURITA | BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    6 Rumor yang Jadi Nyata pada Kelahiran GoTo, Hasil Merger Gojek dan Tokopedia

    Dua tahun setelah kabar angin soal merger Gojek dengan Tokopedia berhembus, akhirnya penggabungan dua perusahaan itu resmi dan lantas melahirkan GoTo.