Menanti Gebrakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 April 2021. Foto: BPMI Setpres/Rusman

    Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 April 2021. Foto: BPMI Setpres/Rusman

    "Buat apa jadi kementerian? Belum tentu investasi bisa naik, karena masalahnya bukan hanya menggaet calon investor lewat promosi, tapi yang terpenting follow up dari komitmen ke realisasi investasi," ujar Bhima.

    Bhima mengatakan hambatan peningkatan investasi sebenarnya ada di lapangan. Misalnya, soal biaya logistik mahal, infrastruktur tidak terintegrasi, hingga adanya pungutan liar dan kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan industri.

    Upaya menggenjot investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi juga harus dimulai dengan memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) dalam tiga tahun belakangan stagnan, di kisaran posisi 73. Khususnya kini di masa pandemi Covid-19, Indonesia harus segera menangkap peluang dan mengeksekusi rencana investasi sehingga tak tertinggal oleh negara tetangga.

    "Terobosan perlu dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Ini penting,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu pada pertengahan Oktober 2020.

    Peringkat kemudahan berusaha Indonesia mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Dari posisi 120 pada 2015 menjadi 73 tahun ini. Namun, dalam tiga tahun terakhir stagnan.

    Peneliti senior ekonomi politik dari LP3ES, Fachry Ali, mengatakan perubahan nomenklatur ini menggambarkan negara sedang tersenyum lebar kepada para investor. “Tersenyum bukan kepada siapa saja, tapi kepada pemilik modal,” ujar Fachry.

    Menurut Fachry, dilihat dari sisi ekonomi politik, pemerintah memang tengah menjajaki negosiasi kepada para pemilik modal untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Upaya ini mencerminkan situasi bahwa kebutuhan terhadap modal masuk ke dalam negeri sangat tinggi. Pemerintah saat ini membutuhkan biaya di luar APBN untuk mendanai berbagai proyek, seperti infrastruktur.

    Fachry menilai beralihnya BKPM menjadi Kementerian Investasi merupakan konsekuensi struktural dari terbitnya Undang-udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beleid ini mengatur berbagai hal, terutama kemudahan izin berusaha, dan memberikan dampak kualitatif terhadap laju investasi.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR

    Baca: Soal Investasi Tesla, Bos BKPM: Doain, Masih Ada Harapan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    6 Rumor yang Jadi Nyata pada Kelahiran GoTo, Hasil Merger Gojek dan Tokopedia

    Dua tahun setelah kabar angin soal merger Gojek dengan Tokopedia berhembus, akhirnya penggabungan dua perusahaan itu resmi dan lantas melahirkan GoTo.