Saling Lempar Nasib Beras Impor Turun Mutu

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Te.co Blank

    Logo Te.co Blank

    TEMPO.CO, Jakarta – Perusahaan Umum Bulog dan Kementerian Perdagangan lempar-melempar soal nasib beras impor yang telah turun mutu. Beras tersebut merupakan sisa cadangan beras pemerintah atau CBP 2018 yang belum terdistribusikan sampai 2020.

    Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah tak juga mengambil keputusan dalam berbagai rapat koordinasi terbatas soal beras yang diprediksi sudah mengalami penurunan kualitas. “Sisa beras impor seperti apa dan harus bagaimana tidak ada putuannya. Semua dibebankan pada Bulog,” ujar Budi alias Buwas dalam diskusi virtual dengan Relawan Perjuangan Demokrasi, Kamis, 25 Maret 2021.

    Baca Juga: Soal MoU Impor Beras RI dan Thailand, Budi Waseso: Bukan Urusan Bulog

    Pada 2018, Bulog mengimpor beras CBP sebesar 1.785.450 ton. Perusahaan mencatat sisa pengadaan beras dari luar negeri mencapai 300 ribu ton.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 106 ribu ton berpotensi mengalami penurunan mutu. Angka ini berbeda dengan keterangan Kementerian Perdagangan. Sebelumnya Kementerian mengungkapkan jumlah sisa beras impor turun mutu mencapai 400 ribu ton.

    Beras yang berpotensi mengalami kemelorotan kualitas itu kini tersebar di gudang Bulog. Buwas mengatakan perusahaan tidak bisa mendistribusikan beras sebelum mengalami penurunan mutu  lantaran merupakan kategori CBP. CBP merupakan beras yang dikelola Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keadaan kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana, dan kerawanan pangan.

    “CBP itu kan tidak bisa dijual bebas. Penyalurannya harus berdasarkan perintah negara. Itu sebabnya Bulog mendapatkan beban CBP tidak bisa diapa-apakan kecuali kepentingan negara,” ujar Buwas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.