Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana menyatakan pembengkakan biaya mendesak untuk diatasi agar proyek kereta cepat segera rampung. Salah satu solusi dari perkara ini, menurut dia, adalah restrukturisasi kepemilikan saham PT KCIC, pengembang, dan operator kereta cepat tersebut.
Musababnya, pembengkakan biaya proyek memaksa pemegang saham menambah setoran modal. Namun, apabila melihat kondisi keuangan BUMN uang menjadi pemegang saham lewat konsorsium PSBI, tambahan modal sulit dipenuhi. "Salah satu jalan keluarnya adalah penambahan penyertaan midal dari pemegang saham lainnya, yaitu Beijign Yawan HSR Co Ltd," ujarnya, Selasa, 23 Maret 2021.
Kendati demikian, ia menyadari tambahan modal dari perusahaan asal Cina itu bakal mengurangi saham konsorsium PSBI hingga menjadi minoritas. Sehingga, opsi tersebut akan mengurangi nilai strategis dan kemandirian perusahan nasional.
Alternatif pembiayaan lain, menurut Aditya bisa diperoleh melalui pinjaman sindikasi perusahaan BUMN. Pilihan untuk mengajukan tambahan pinjaman kepada China Development Bank, menurut dia, juga dapat ditempuh dengan risiko beban bunga. Saat ini, bank tersebut menanggung 75 persen pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-bandung melalui pinjaman.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Abra P.G. Talattov, mengatakan pemerintah seharusnya memanfaatkan momentum ini untuk melakukan negosiasi ulang bunga pinjaman dari Bank Cina. Dalam penawaran pada 2018, CBD bersedia memberikan pinjaman US$ 5,5 miliar selama 50 tahun dengan bunga 2 persen.
Sedangkan investor Jepang, yang saat itu juga tertarik pada proyek tersebut, menawarkan bunga 0,1 persen dengan tenor 40 tahun. "Renegosiasi bunga pinjaman ini bisa mengurangi beban konsorsium BUMN," kata dia.
