Feri melanjutkan masalahnya kini ada di ruang politik. Ia mengatakan bagian dari pemerintah itu, yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, sendiri terlibat dalam kisruh Partai Demokrat.
"Kalau kita lihat peran negara ada, KSP terlibat. Mau tidak mau, tidak mungkin menafikan tuduhan Istana terlibat memelihara konflik ini," kata Feri.
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Ilham Azre mengatakan konflik kubu Moeldoko dan AHY akan berlangsung panjang dengan proses hukum dari kedua pihak. Jika tak disahkan Kemenkumham, ia memprediksi kubu Moeldoko akan menggugat, begitu pun sebaliknya.
Menurut Ilham, pemerintah perlu melihat konflik Demokrat ini secara jernih. "Kita ingin melihat rasionalitas kekuasaan untuk melihat hal ini, jangan sampai campur tangan kekuasaan melemahkan partai politik di Indonesia," kata Ilham kepada Tempo.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum merespons saat ditanya bagaimana Kementeriannya bakal merespons perkara Demokrat ini. Namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah akan menyelesaikan masalah Demokrat berdasarkan hukum.
Ia mengatakan, hingga saat pemerintah belum menganggap ada KLB sebelum hasil KLB itu dilaporkan secara resmi ke Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Mahfud, pemerintah akan mendasarkan penyelesaian masalah ini pada UU Partai Politik dan AD/ART Demokrat yang berlaku saat ini, yakni yang didaftarkan pada 2020 lalu dengan Ketua Umum AHY.
"Kami akan nilai secara terbuka, dari logika-logika hukum. Karena logika hukum itu logika masyarakat. Jadi kami tidak boleh main-main," kata Mahfud MD soal KLB Demokrat, Ahad, 7 Maret 2021.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRISKI RIANA | EGI ADYATAMA
