Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pengurus pusat saat ini terus berkomunikasi dengan DPC dan DPD. Ia mengatakan komunikasi bahkan dilakukan langsung oleh AHY bersama sekretaris jenderal dan tim. Herzaky pun mengklaim partai solid melawan gerakan kudeta ini.
"Setiap hari teman-teman di DPD-DPC selalu menginformasikan jika ada mantan kader, kader, atau oknum kekuasaan pelaku GPK-PD di daerah yang meminta mereka mendukung KLB," ujar Herzaky.
Herzaky juga membantah semua tudingan yang diarahkan kepada SBY. Ia mengatakan anggapan SBY tak berkeringat mendirikan Demokrat sebagai manipulasi sejarah. Herzaky menegaskan bahwa Jhoni Allen, Darmizal, dan Marzuki Alie tak berhak membawa-bawa nama Demokrat lantaran sudah dipecat dari partai.
"Apa yang disampaikan itu hanya nyanyian sumbang orang-orang yang kecewa karena dipecat," ucapnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta juga tak tinggal diam menghadapi rencana kongres luar biasa yang bakal digelar di daerahnya. Menulis keterangan bersama sembilan ketua DPC, Made menyatakan mereka menolak tegas digelarnya KLB di Bali. "Kegiatan KLB tersebut kami pastikan ilegal," ujar Made.
Made juga meminta pemerintah daerah, kepolisian, serta pihak berwenang lainnya untuk tak memberikan izin kegiatan KLB tersebut. Menurut mereka, KLB itu dipastikan tak akan memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Demokrat hasil kongres V tanggal 15 Maret 2020, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 18 Mei 2020.
"Bila dipaksakan, maka kami tidak akan tinggal diam dan izinkan kami untuk bergerak menegakkan swadharma kami kepada Partai Demokrat," kata Made.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin menilai KLB tak akan terjadi jika para pemilik suara solid mendukung AHY, yang kini tampak berduet dengan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertahankan partai. Ujang mengatakan bisa saja dukungan dari para pengurus daerah dipalsukan, namun hal ini kecil kemungkinan terjadi.
Menurut Ujang, faktor yang paling mendorong KLB terlaksana adalah jika ada tekanan kekuasaan terhadap para pemilik suara. "Selama Demokrat masih solid akan sulit diambil alih. Kalau tidak solid, diancam dengan uang, dengan hukum, bisa berubah juga," kata Ujang.
Ujang mengatakan sikap pemerintah juga akan diuji jika KLB Partai Demokrat ini benar-benar terlaksana. Jika peserta KLB bukan pemilik suara sah tetapi hasilnya disahkan, kata dia, publik akan menganggap pemerintah memang mengintervensi Demokrat.
"Kekuasaan jangan berpihak. Kalau pemilik suara abal-abal, lalu tahu-tahu disahkan Kemenkumham kan lucu bernegara ini. Artinya negara intervensi persoalan-persoalan partai politik," kata Ujang ketika dihubungi, Senin, 1 Maret 2021 merespons polemik Partai Demokrat.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
