Senada dengan Bhima, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar berharap kartu Prakerja bisa menyasar para pekerja yang mengalami pemotongan upah.
Timboel mengatakan para pekerja yang terimbas pagebluk itu perlu juga mendapat kartu Prakerja. Musababnya, sebagian dari mereka ada yang terkena pemotongan gaji, dirumahkan tanpa upah, hingga terimbas pemutusan hubungan kerja.
Menurutnya program tersebut mesti bisa menjangkau mereka yang terkena pemotongan upah agar konsumsinya terjaga. Sebab, ia menilai program Kartu prakerja masih tidak tepat sasaran. Akibatnya, bisa jadi dana itu tidak dibelanjakan, tapi justru ditabung dan tinggal menggerakkan roda ekonomi.
"Orang yang masih punya upah normal ikut kartu Prakerja tetap mendapat bantuan Rp 600 ribu kali empat bulan," ujar dia. Padahal, bantuan itu semestinya diprioritaskan kepada para pekerja yang terpotong upahnya atau bahkan tidak digaji karena kondisi perusahaan, maupun mereka yang di-PHK tanpa pesangon.
Menurut Timboel, kebijakan itu bisa menjadi bagian dari keadilan. Dengan demikian, kartu Prakerja diharapkan bisa mendongkrak konsumsi masyarakat, khususnya para pekerja. Walhasil, program tersebut bisa lebih tepat sasaran dari sebelumnya.
Terlebih, dengan adanya Permenaker 2 Tahun 2021 yang memperbolehkan perusahaan terdampak pandemi memangkas upah pegawainya, Timboel berasumsi pemerintah mengantongi data dari pekerja yang terkena pemotongan gaji. Sehingga, data tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memilih sasaran penerima Kartu Prakerja.
"Pemerintah harus melakukan pengawasan dan pendataan. Sehingga pekerja yang dipotong upah ini bisa mendapat bantuan Rp 600 ribu kali empat bulan plus pelatihan. Orang yang mengalami pemotongan upah kan rentan dan mungkin tidak memiliki skill yang baik. Artinya bisa menjadi subjek untuk dilatih juga," kata dia.
CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI
