Saat rapat, ia juga sempat mengkritik Pemprov DKI terkait pembebasan lahan untuk normalisasi sungai yang tak kunjung dilakukan. Ia mempertanyakan niat Pemprov DKI karena menurutnya tidak kunjung mengambil langkah-langkah signifikan dalam penanganan banjir walaupun punya anggaran dan kapasitas fiskal yang besar.
“Kenapa saya salahkan DKI? Kapasitas fiskal yang dimiliki DKI itu melebihi yang dimiliki oleh termasuk Kementerian PUPR untuk Dirjen SDA sekalipun. Tapi kalau kemudian DKI tidak bergerak hanya untuk membebaskan lahan yang totalnya 40,67 hektare, saya nggak punya jawaban. Tanya ke gubernurnya,” ujar Firdaus.
Ia pun mendorong DPRD agar mendesak Pemprov DKI untuk segera melaksanakan tugas dan rencananya dalam penanganan banjir, sekaligus memberikan hukuman berupa penangguhan anggaran di tahun selanjutnya jika tugas teresebut tidak terlaksana.
“Saya minta mereka dengan kapasitas fiskal yang mereka miliki, mereka harus tekan. Kalau nggak dikerjain, tahun depan jangan dikasih budget, simpel kan. Harus ada punishment, dong, orang nggak mengerjakam tugasnya begitu. Dibandingkan hanya sibuk berpolemik, bernarasi, begitu kan,” ujar Firdaus Ali kepada wartawan usai rapat tentang kebijakan redam banjir (Gubernur Anies Baswedan).
IMAM HAMDI | LANIANA | FAIZ IBNU | ACHMAD HAMUDI ASSEGAF