Sebelum isu kudeta yang teranyar ini, Demokrat juga dirongrong isu kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat oleh kader senior Subur Sembiring. Subur telah dipecat partai pada 12 Juni 2020. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pemecatan Subur merupakan akumulasi dari berbagai manuvernya yang menggerogoti partai dari dalam.
Usai Kongres V Demokrat pada medio Maret 2020, Subur bergerilya untuk mempertanyakan legalitas keterpilihan AHY sebagai ketua umum. Subur diketahui mengunjungi Luhut dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kepada keduanya, Subur mengadukan kepengurusan AHY yang dianggapnya tidak sah. Ia mempertanyakan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai susunan pengurus Partai Demokrat yang dipimpin AHY.
Tidak hanya mempersoalkan SK Kemenkumham, Subur Sembiring juga menyatakan, kursi ketua umum masih kosong setelah ditinggalkan Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan mengambil alih partai dan mengklaim sebagai Plt Ketua Umum. "Saat ini kepengurusan Partai Demokrat kosong. Saya sudah nyatakan saya ambil alih. Secara de facto, Ketua Umum Partai Demokrat sekarang adalah saya sebagai Plt. Ketua Umum," kata dia.
Bukan cuma itu, pada Juli 2019 Subur Sembiring bersama Sahat Saragih dan Hengki Luntungan juga pernah menuding Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) ilegal. Kogasma merupakan badan adhoc yang dibentuk menjelang Pemilu 2019 dan dipimpin AHY. Menurut Subur Sembiring dkk, Kogasma ilegal lantaran strukturnya tak ada dalam AD/ART. Ia juga menilai badan tersebut gagal.
Sejumlah mantan kader Partai Demokrat menjelaskan soal adanya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan AHY. Eks Ketua SDM, Indag, dan Perhubungan Partai Demokrat, Yus Sudarso menyebut riak-riak di internal Partai Demokrat yang menginginkan adanya KLB sudah muncul sejak Maret tahun lalu. Menurut Yus, para kader yang resah dengan kepemimpinan AHY ini mengadu kepada para senior. "Jadi sebenarnya kawan-kawan daerah yang datang berkeluh kesah, bukan sebaliknya," ujarnya.
Soal sosok Moeldoko yang dipilih bukan internal, ia menyebut, "Apa salahnya kami, seperti halnya pendiri awal dulu menjemput Pak SBY untuk mengantarkan beliau ke kepemimpinan RI 2004. Dan juga apa salahnya kami kalau hari ini menjemput figur tokoh ke depan. Apa salahnya Pak Moeldoko, tidak ubahnya seperti senior-senior kami sebelumnya menjemput Pak SBY."
Yus menambahkan ada empat faksi di Demokrat kemudian mendukung jika Moeldoko didorong menjadi figur baru pemimpin Demokrat. "Pertama, faksi pendiri yakni; faksi ketua umum pertama Subur Budi Santoso. Kedua, faksi ketua umum PD hasil kongres 2005 di Bali, Hadi Utomo. Ketiga, faksi Mas Anas Urbaningrum hasil dari Kongres Bandung 2010. Keempat, faksi Pak Marzuki Ali. Di sini ada mesin pemenangannya," ujar dia.
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie membantah tudingan dirinya terlibat dalam rencana mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Ini fitnah yang keji karena ini di hadapan rakyat Indonesia," kata Marzuki Alie kepada Tempo, Selasa, 2 Februari 2021. Adapun Anas Urbaningrum juga memberikan bantahan lewat PPI.
Politikus senior Partai Demokrat, Ahmad Yahya menyebut keluhan atas kepemimpinan AHY di antaranya DPP Demokrat disebut meminta dan memungut iuran dari setiap anggota fraksi di DPD dan DPC. Menurutnya, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi kader Demokrat di daerah.
Selanjutnya, kata Yahya, DPP Demokrat juga telah mencederai janji dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. DPP Demokrat disebutnya tidak memenuhi biaya operasional sebesar 50 persen sehingga mesin partai tidak berjalan maksimal.
Selain itu, katanya, kader juga mengeluhkan proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2020. Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota yang diusulkan oleh Demokrat pada kepemimpinan sebelumnya diserahkan kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun, setelah kepemimpinan AHY, sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan daerah.
Kemudian, hasil Pilkada juga banyak yang gagal. AHY dianggap tidak cukup mumpuni memimpin partai ke depan dengan tantangan mencapai parlemen threshold 5 persen atau 7 persen. "Kader Partai Demokrat menginginkan perubahan yang lebih baik ke depan, kembali menjadi partai besar," ujar Yahya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan itu. Ia menyebut Partai Demokrat justru sukses meraih 48 persen di Pilkada 2020 dari 249 daerah yang diikuti. Dia mengatakan ini peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan pilkada di daerah yang sama lima tahun lalu. Pada Pilkada 2015, kata Herzaky, Demokrat meraih 35 persen kemenangan dari 249 pemilihan yang diikuti.
Selain itu, Herzaky mengatakan, keberhasilan Demokrat sejak kepemimpinan AHY dapat dilihat dari berbagai hasil survei nasional. Misalnya, yang dirilis Populi Center dan Polmatrix selama 2020 yang mencatat tren peningkatan elektabilitas Demokrat drastis ketimbang tahun sebelumnya. Soal perekrutan calon kepala daerah, ia menyebut prosesnya dilakukan berjenjang dari bawah. Ia menyesalkan jika ada kader yang tidak puas namun tidak menggunakan mekanisme internal untuk menyelesaikan masalah.
Soal soliditas internal, ia mengklaim partainya solid. Herzaky Mahendra Putra mengatakan, AHY rutin berkomunikasi via telepon atau Whatsapp dengan para pengurus baik di pusat maupun daerah.
Herzaky mengatakan, sebelum konferensi pers pada Senin lalu pun, AHY menggelar rapat virtual dengan seluruh ketua DPD Partai Demokrat. Sebagai tindak lanjut pertemuan itu, ketua DPD Demokrat se-Indonesia berinisiatif menggelar konferensi pers atau apel loyalitas kepada kepengurusan AHY.
"Bahkan, ketua-ketua DPC pun banyak yang memberikan statement kepada media mengenai ikrar kesetiaan ini. Mereka pun kirim-kirim video seperti ini (pernyataan loyalitas) dan posting di media sosial," kata Herzaky kepada Tempo, Ahad, 7 Februari 2021.
Herzaky mengatakan AHY dan pengurus pusat sebenarnya berencana melakukan safari ke daerah bahkan sebelum adanya isu kudeta. Hanya saja, rencana ini tertunda lantaran pandemi Covid-19 dan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun Herzaky lagi-lagi menegaskan kader solid mendukung AHY. "Kader kami semakin solid dan bersatu menghadapi musuh bersama," kata dia.
Terhadap para kader aktif yang diduga menjadi aktor kudeta, Herzaky mengatakan AHY telah memerintahkan Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat untuk melakukan pemeriksaan. Herzaky tak bersedia merinci siapa saja yang telah diperiksa dan bagaimana perkembangan pemeriksaan itu. "Terkait data dan fakta detailnya kami enggak bisa ekspos karena kami ingin proses ini selesai di dalam. Tapi kalau mantan kader, bukan tanggung jawab kami lagi," kata Herzaky.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
