Sri Mulyani mengatakan karakteristik pembiayaan, khususnya infrastruktur adalah padat modal. Di samping itu, cost of fundnya sangat tinggi dan tenornya panjang. Di sisi lain, investasi asing langsung ke Indonesia tidak naik signifikan saat kebutuhan meningkat.
"Kalau ingin terus meningkatkan dengan hanya bersandar kepada instrumen utang, kita akan mengalami kondisi leverage yang semakin tinggi," ujar Sri Mulyani. "Kapasitas pembiayaan APBN maupun BUMN saat ini terlihat dalam neraca, terutama BUMN, adalah sudah cukup tinggi exposure dari leveragenya."
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan ada dua jenis pendanaan atau fund dalam Sovereign Wealth Fund yang dibentuk pemerintah atau dikenal dengan Lembaga Pengelola Investasi.
Dua jenis fund itu antara lain master fund dan thematic fund yang dibagi sesuai bidang. "Harapannya bisa menarik SWF-SWF dari negara lain," ujar Airlangga dalam webinar, Selasa, 26 Januari 2021.
Berdasarkan bahan paparannya, sejak pertengahan tahun pemerintah telah bertemu dengan lebih dari 50 investor global. Beberapa telah mengirimkan surat ketertarikan atau letter of interest dan komitmen.
Dari bahan paparan tersebut termaktub bahwa sejumlah lembaga SWF yang berminat masuk ke program master fund LPI antara lain United States International Development Finance Corporation (DFC) yang telah mengirim LoI hingga USD 2 miliar. Selain itu, ada Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation yang berpotensi berinvestasi hingga USD 4 miliar, serta Abu Dhabi Investment Authorithy.
Adapun lembaga SWF yang berminat masuk di program thematic fund proyek jalan tol, LPI telah mendapat letter of interest dari CDPQ Kanada dengan komitmen informal hingga USD 2 miliar, APG Belanda dengan potensi investasi hingga USD1,5 miliar, dan GIC Singapura. Selain itu ada pula Macquarie yang menawarkan sebagai pengelola dana dengan potensi kontribusi USD 300 juta.
"Presiden menargetkan bisa dihimpun dana awal sebesar USD 20 miliar," ujar Airlangga. Ia mengatakan untuk modal awal LPI akan mengantongi Rp 75 triliun. Untuk saat ini pemerintah telah menyetor Rp 15 triliun, dan sisanya akan dipenuhi melalui inbreng saham BUMN.
Anggota Komisi Keuangan DPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan LPI pada dasarnya adalah lembaga yang sangat berguna. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah bisa memastikan LPI tidak justru membebani keuangan negara. Pasalnya, salah satu modal LPI berasal dari dana pemerintah.
"Sementara APBN kita dalam keadaan tidak surplus," ujar dia. Saat ini, kata dia, APBN Indonesia masih ditopang oleh pajak dan utang. Kondisi ini berbeda dengan lembaga dana abadi sejumlah negara yang sumber dananya berasal dari surplus anggaran pemerintah.
