Kondisi yang sama dirasakan pengusaha yang bergerak di sektor hiburan, seperti bioskop. Ia memperkirakan bioskop kembali tutup lantaran tak tahan mengalami kerugian.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut keputusan pemerintah memperpanjang PPKM diambil karena dalam dua pekan terakhir, kasus mingguan Covid-19 masih meningkat. Lonjakan kasus diiringi meningkatnya jumlah kematian, sementara angka kesembuhan pasien Covid-19 di sejumlah daerah turun.
Airlangga mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan segera memberi perintah kepada pemimpin daerah untuk mengevaluasi penanganan Covid-19 pada masa PPKM. “Diharapkan para gubernur dapat melakukan evaluasi terkait tingkat kematian di atas rata-rata nasional, positivity rate di atas nasional, dan bad occupancy rate di atas nasional. Ini yang akan menjadi parameter yang diminta untuk dievaluasi," ujarnya.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menjelaskan jumlah kasus aktif nasional sampai hari ini masih terus meningkat secara signifikan selama sepuluh hari PPKM berlangsung. Lonjakan kasus Covid-19 terjadi karena mobilisasi masyarakat belum mereda.
Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, selama sepuluh hari terakhir, PPKM hanya mampu menurunkan mobilisasi masyarakat sebesar 15-25 persen di provinsi-provinsi yang terdampak kebijakan. Padahal, kata Jodi, untuk dapat menurunkan angka kasus baru penyebaran virus corona, pemerintah membutuhkan penekanan angka mobilisasi sebesar 30-40 persen.
Jodi menerangkan relaksasi pengetatan pun bakal dilakukan secara gradual dengan memperhatikan berbagai indikator dari sisi epidemologi, kapasitas sistem kesehatan, dan kondisi sosial-ekonomi.
Sejalan dengan itu, pemerintah masih terus memperketat pengawasan di lapangan untuk menjaga kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. “Operasi perubahan perilaku yang dilakukan TNI/Polri akan terus digencarkan,” katanya.