TEMPO.CO, Jakarta - Alih-alih kesakitan, raut wajah Presiden Joko Widodo terlihat santai usai disuntik vaksin covid. Jokowi menjadi orang pertama yang mendapat vaksinasi Covid-19 di Tanah Air. "Enggak terasa sama sekali," ujar Jokowi sambil tertawa, Rabu 13 Januari 2021.Vaksinasi perdana terhadap Jokowi dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta. Proses dimulai pukul 09.30 WIB dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden. Suntikan vaksin covid ke presiden menjadi penanda dimulainya program vaksinasi nasional Covid-19.Pada tahap pertama vaksinasi dilakukan kepada sejumlah pejabat dan tokoh publik dari berbagai kalangan. Misalnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus perwakilan Muhammadiyah Amirsyah Tambunan, Rais Syuriah PBNU Ahmad Ishomuddin.Selanjutnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis, hingga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani yang mewakili pengusaha. Vaksinasi tersebut selanjutnya menyasar para tenaga kesehatan dan pendukung, serta para pekerja di sektor pelayanan publik.Kementerian Kesehatan berencana mulai menyuntikkan vaksin Sinovac secara serentak di seluruh daerah pada Kamis, 14 Januari 2021. Kendati demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mengkhawatirkan distribusi vaksin tersebut sampai ke daerah.Budi mengatakan sampai saat ini mekanisme distribusi vaksin baru tersedia untuk kapasitas 100 juta hingga 150 juta dosis vaksin per tahun, yang selama ini digunakan untuk program vaksin anak. Dengan adanya vaksinasi Covid-19, ia mengatakan perlu ada tambahan kapasitas sebanyak 426 juta per tahun."Kami tidak mau 150 juta vaksin anak-anak terganggu. Sekarang terus terang belum selesai," ujar dia dalam rapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 13 Januari 2021.Buktinya, pada pengiriman pertama, dari jatah 1,2 juta vaksin Covid-19 untuk 34 provinsi, ada delapan daerah yang tidak bisa menampung jatah vaksin tersebut. "Terus terang kami agak panik. Karena kapasitas mereka sudah penuh dan di kita enggak terdaftar itu penuh," ujar dia.Masalah infrastruktur juga menjadi sorotan Budi. Budi mengatakan distribusi dari tingkat provinsi ke fasilitas kesehatan di daerah tidak bisa dipantau secara langsung layaknya distribusi dari PT Bio Farma (Persero) ke provinsi. Padahal, tutur dia, suhu vaksin harus terus dijaga. Pada vaksin Sinovac, misalnya, suhu harus dijaga pada kisaran 2-8 derajat Celcius untuk menjaga kualitas vaksin."Di Bio Farma kita bisa lihat at anytime, detik by detik, secara online kemana bergerak suhu keliatan. Tapi begitu serah terima ke provinsi, data itu hilang," ujar Budi. "Jadi dari provinsi ke kabupaten-kota, dari kabupaten-kota ke puskesmas, kita harus bergantung ke sistem manual."Sistem manual di setiap wilayah pun, menurut dia, bervariasi tergantung perhatian pemerintah setempat. Artinya, ada sistem yang terjaga baik, ada pula yang tidak diperhatikan. "Yang saya khawatir, kalau logistik ini enggak baik, kita enggak tahu sampai sana (vaksin) masih bagus atau rusak," ujar dia.Budi dan jajarannya masih memutar otak mencari cara distribusi vaksin itu bisa selesai pekan ini. Saat ini, kata dia, distribusi vaksin sudah berhasil menjangkau 34 provinsi, meskipun ada beberapa provinsi yang kurang kapasitas gudangnya.Ke depannya, ia mengatakan pemerintah akan menghitung kembali kapasitas distribusi, khususnya rantai dingin vaksinasi di daerah-daerah. Ia pun tidak menutup peluang untuk menggandeng berbagai pihak dalam mendistribusikan vaksin tersebut. Misalnya, nantinya untuk vaksin Pfizer yang membutuhkan suhu minus 70 derajat, ia mengatakan pemerintah akan menggandeng perusahaan logistik swasta untuk distribusinya."Karena waktunya mepet sekali, kami akan menggunakan logistik yang digunakan pfizer untuk menangani logistik sampai titik vaksinasi," ujar dia.Untuk tahap pertama, vaksinasi nasional dilakukan dengan menggunakan vaksin buatan Sinovac, Cina. Pemerintah telah mengirim vaksin tersebut ke 34 provinsi di Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis.Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto mengatakan untuk tahap berikutnya, perseroan akan mendistribusikan 1,8 juta dosis vaksin Sinovac yang tiba pada akhir Desember lalu. Namun, distribusi tersebut masih menunggu hasil uji mutu vaksin yang dilakukan BPOM. Selain itu, saat ini perseroan juga telah menerima 15 juta dosis bahan baku vaksin yang tiba dua hari lalu.Ihwal distribusi vaksin, Bambang mengatakan Bio Farma hanya bertugas mendistribusikan vaksin sampai tingkat provinsi. Sedangkan distribusi vaksin dari tingkat provinsi ke kabupaten/kota dan puskesmas menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.Juru Bicara Program Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan saat ini kesiapan distribusi dan penyuntkan vaksin Sinovac di seluruh wilayah Indonesia sudah mencapai 90 persen."Masih ada cukup waktu untuk pendistribusian vaksin karena vaksinasi baru akan dimulai," kata Nadia kepada Tempo kemarin. Dalam kesempatan terpisah, Siti mengatakan distribusi vaksin akan dilakukan bersama penyedia rantai dingin dan lemari es yang memenuhi standar.Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani berharap pemerintah menyelesaikan distribusi dan implementasi vaksinasi sesuai target, yaitu selama satu tahun. Dengan demikian, program tersebut bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Tanah Air. Ia juga berharap pemerintah ke depannya menjalin kolaborasi dengan dunia usaha untuk menyukseskan program ini.Salah satunya, kata dia, kolaborasi dari segi teknologi, distribusi dan fasilitas cold storage yang diperlukan untuk memaksimalkan efisiensi pendistribusian vaksin di seluruh Indonesia. Ia berujar distribusi logistik ke seluruh Indonesia memiliki banyak tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, jarak tempuh serta berbagai proses administrasi yang tidak efisien.Oleh karena itu, dengan kolaborasi bersama pihak swasta diharapkan dapat memperlancar prosesnya, seperti dalam implementasi teknologi Transportation Management System (TMS) untuk melakukan tracking pada armada truk yang mendistribusikan.Hal tersebut termasuk Warehouse Management System untuk memastikan ketersediaan cold storage warehouse di setiap titik distribusi. "Serta menyediakan inovasi mobile cold box yang sesuai untuk distribusi dari titik rumah sakit/puskesmas, ke rumah-rumah warga apabila diperlukan," ujar dia.Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan distribusi vaksin melalui swasta bisa melalui PBF (perusahaan besar farmasi) atau perusahaan logistik swasta yang memiliki fasilitas rantai dingin sesuai standar BPOM."Kami siap membantu tapi jangan waktunya mepet, dari awal lebih baik, sehingga perencanaan logistiknya lebih baik dan biayanya bisa rendah. Kalau mendadak maka risikonya tinggi dan biayanya mahal," kata Zaldy. "Dari data, distribusi vaksin biasanya kegagalannya sampai 20 persen, apalagi di negara yang infrastrukturnya belum bagus seperti di Indonesia."Baca: Ogah Tergantung Vaksin Impor, Erick Thohir: Vaksin Merah Putih Jadi Game Changer CAESAR AKBAR | AVIT HIDAYAT