Menunggu Tindak Lanjut Hasil Investigasi Kasus Penembakan 6 Laskar FPI

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Te.co Blank

    Logo Te.co Blank

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan laporan laporan hasil investigasi kasus penembakan enam laskar FPI yang dituntaskan selama beberapa pekan. Laporan ini akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pekan depan.

    "Iya kepada presiden, sebagai kepala negara. Kami berharap pekan depan sudah dapat diserahkan," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi pada Ahad, 10 Januari 2021.

    Kasus ini bermula ketika adanya iring-iringan yang mengawal Rizieq Shihab dikuntit sejumlah mobil. Pengawal Rizieq yang dinamakan Laskar FPI melakukan perlindungan kepada bosnya. Dalam peristiwa ini, enam Laskar FPI tewas. Menurut polisi, hal itu dilakukan karena laskar menyerang petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun kubu FPI lewat Munarman saat menjabat Sekreris Umum FPI membantah klaim polisi soal laskar pengawal Rizieq memiliki dan membawa senjata api. Dia menilai polisi telah memutarbalikkan fakta mengenai senjata ini.

    Komnas HAM turun melakukan investigasi. Pada 8 Januari, Komnas HAM, yang diwakili Anam, kemudian memaparkan hasil investigasi beserta rekomendasi di hadapan publik. Salah satu hasil akhir kesimpulan, Komnas HAM menyebut insiden ini merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara FPI dengan petugas kepolisian.

    Anam mengatakan dua mobil laskar FPI sebenarnya bisa kabur dari pengintaian polisi sebelum terjadinya insiden Jalan Tol Jakarta-Cikampek kilometer 50. Dua mobil itu sempat berkejaran dengan polisi yang membuntuti rombongan Rizieq Shihab.

    Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kiri) bersama Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kanan) menyampaikan paparan tim penyelidikan atas tewasnya enam anggota Laskar FPI di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021. Komnas HAM menyebut dua orang Laskar FPI tewas dalam insiden saling serang, sementara empat lainnya tewas saat berada dalam penguasaan petugas. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Kedua mobil itu masing-masing berisi enam orang. Satu mobil, yakni Toyota Avanza berwarna silver, ditumpangi para pengawal Rizieq atau dikenal sebagai mobil Den Madar. Sedangkan mobil kedua jenis Chevrolet Spin ditumpangi Laskar FPI. "Kedua mobil FPI tersebut berhasil membuat jarak dan memiliki kesempatan untuk kabur dan menjauh, namun mengambil tindakan menunggu," kata Anam, Jumat, 8 Januari 2021.

    Akibatnya, kedua mobil tersebut bertemu kembali dengan mobil petugas, yakni Avanza silver bernomor polisi K 9143 EL serta dua mobil lainnya, yaitu Avanza silver B 1278 KJD dan Avanza hitam B 1739 PWQ.

    Setelah itu, dua mobil pengawal Rizieq melewati Jalan Raya Klari, Jalan Raya Pantura (Surokonto), Jalan Ahmad Yani, Jalan Tarumanegara, Jalan Internasional Karawang Barat, hingga kembali masuk Tol Karawang Barat.

    Penelusuran Komnas HAM menemukan terjadi kejar-mengejar, saling serempet dan seruduk, kemudian berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil laskar khusus FPI dan mobil petugas. Insiden ini terjadi di sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat dan diduga hingga kilometer 49 ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

    Anam menuturkan fakta bahwa dua mobil pengawal Rizieq ini merupakan salah satu poin penting yang mereka cermati. Menurutnya, jika dua mobil itu tak menunggu, maka peristiwa Km 50 yang menewaskan enam orang anggota laskar FPI itu mungkin tak akan terjadi.

    Namun karena menunggu, kata Anam, akhirnya terjadi gesekan antara mobil polisi dan mobil pengawal Rizieq. Menurut Anam Komnas HAM telah memanggil pakar psikologi forensik untuk membaca konteks peristiwa ini. "Kami merasa perlu memanggil psikolog forensik dan dikatakan bahwa ini baseline-nya fighting (bertempur). Kalau tidak menunggu, tadi tidak terjadi peristiwa Km 50, toh ini pembuntutan saja," kata Anam.

    Selain itu, dari penelusuran ini, Anam mengatakan timnya menemukan beberapa barang bukti seperti selongsong peluru dan pecahan bagian mobil. Setelah dilakukan uji balistik, ada dua selongsong peluru yang diduga merupakan senjata rakitan milik anggota FPI. Selain itu, ada juga tiga selongsong peluru yang diduga milik anggota polisi.

    Adapun terkait enam orang yang menjadi korban tewas, Anam mengatakan empat dari enam anggota laskar FPI yang menumpangi Chevrolet Spin masih hidup ketika berada di Km 50 ini. Sedangkan dua orang lainnya telah meninggal diduga karena luka tembak saat mobil mereka berkejaran dengan mobil polisi dan saling saling serang.

    Empat orang yang masih hidup itu kemudian diturunkan dari mobil ke jalan. Mereka diduga mendapatkan kekerasan dari petugas kepolisian. Penelurusan Komnas HAM juga menemukan petugas ditengarai mengambil CCTV dari sebuah warung dan menghapus jejak darah.

    "Terdapat informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung, dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana," kata Anam, Jumat, 8 Januari 2021.

    Anam menuturkan, menurut keterangan saksi, empat orang laskar FPI itu diminta jongkok dan tiarap saat turun dari mobil. Mereka kemudian dimasukkan ke mobil polisi lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol.

    Saksi juga menuturkan terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone warga yang berkumpul di sekitar. Petugas menjelaskan kepada khalayak bahwa peristiwa itu terkait terorisme.

    Menurut saksi, Anam melanjutkan, terlihat darah di jalan depan salah satu warung. Saksi juga melihat petugas menaruh beberapa bukti di meja salah satu warung. Anam berujar petugas Kepolisian yang diperiksa Komnas HAM pun mengakui telah mengambil CCTV dari sebuah warung di rest area Km 50. "Diakui itu diambil. Kami tanya apa ini diambil secara legal atau ilegal, katanya diambil secara legal," ujar dia.

    Komnas HAM pun mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Terkait tewasnya empat anggota FPI, Komnas HAM merekomendasikan supaya kasus ini diselesaikan melalui mekanisme pengadilan pidana. "Peristiwa tewasnya empat orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan," kata Anam.

    Komnas HAM juga merekomendasikan supaya mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam bernomor polisi B 1759 PWQ dan mobil Avanza silver B 1278 KJD.

    Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan supaya adanya pengusutan lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan laskar FPI dalam aksi bentrok dengan polisi.

    Sebagai tindak lanjut atas hasil investigasi dan rekomendasi Komnas HAM ini, Polri membentuk tim khusus. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, tim khusus itu terdiri dari Badan Reserse Kriminal, Divisi Hukum, serta Divisi Profesi dan Pengamanan.

    "Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis merespon dengan menginstruksikan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM," kata Argo melalui keterangan tertulis pada Jumat, 8 Januari 2021.

    Argo menuturkan, tim tersebut akan menindaklanjuti temuan Komnas HAM secara profesional dan terbuka kepada masyarakat.

    Kendati demikian, Argo mengatakan, pengusutan akan dilakukan setelah Komnas HAM menyerahkan laporan investigasi secara resmi. "Tentunya akan kami pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri," ucap Argo. Sebab, temuan dan rekomendasi Komnas HAM itu bakal menjadi acuan untuk menyelidiki lebih lanjut.

    Merespons ini, Anam berjanji akan memberikan kepada Polri usai Komnas HAM menyerahkan terlebih dahulu kepada presiden.

    ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penularan Covid-19 Menurun di 2 dari 7 Provinsi, PPKM Diperpanjang 14 Hari

    Penurunan penularan Covid-19 terjadi di 2 dari 7 provinsi yang menerapkan PPKM. Pemerintah memperpanjang PPKM selama 2 minggu.