Sandiaga memastikan Kementeriannya akan bergerak cepat untuk menekan dampak yang terjadi karena pembatasan kegiatan. Selain mempercepat jaminan sosial, Kementerian akan berkoordinasi dengan pelbagai pihak untuk mengambil langkah-langkah antisipatif.
Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan pihaknya perlu menjamin ketahanan sektor pariwisata agar imbasnya ke pembukaan lapangan kerja tak terlalu dalam. Sandiaga juga memastikan selama pandemi, agenda kebangkitan ekonomi tetap berjalan dengan penerapan protokol kesehatan.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan kebijakan pembatasan kegiatan di kuartal pertama oleh pemerintah akan memberikan efek ganda bagi pelaku usaha pariwisata. Daerah-daerah seperti Bali diperkirakan akan mengalami kerugian karena kunjungan wisatawan menurun drastis. Sebab, kebijakan ini berbarengan dengan masa sepi kunjungan atau low season.
“Kuartal I enggak usaha ada pandemi saja sudah pasti rendah kunjungannya karena low season. Ditambah kayak gini, pasti rugi,” ucapnya.
Hariyadi memperkirakan okupansi hotel, seperti di Jakarta, akan kembali terpuruk dengan tingkat kunjungan kurang dari 20 persen, bahkan single digit. Perkiraan ini mengacu pada okupansi masa normal yang saat low season tak menyentuh angka 60 persen.
Anggota Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat akan berdampak pada sektor-sektor tertentu seperti makanan dan minuman serta bioskop. “Kalau dilihat kondisi makin memburuk dan akan mempercepat kerugian-kerugian sektor yang saat ini lagi mencoba bertahan,” ucapnya.
