Urgensi Injak Rem Darurat di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Te.co Blank

    Logo Te.co Blank

    TEMPO.CO, Jakarta - Penambahan kasus konfirmasi Covid-19 harian di DKI Jakarta beberapa hari terakhir, tinggi. Pada Rabu, 23 Desember 2020 Dinas Kesehatan DKI mencatat ada penambahan sebesar 1.954 kasus konfirmasi positif Covid-19.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, merinci, 1.552 kasus baru hari itu berasal dari hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR). "Sedangkan 402 kasus lainnya merupakan akumulasi data dari 1 laboratorium TNI selama 10 hari terakhir," kata Dwi  

    Sehari setelahnya, Kamis, 24 Desember 2020, penambahan kasus Covid-19 harian di Jakarta tercatat sebanyak 1.933 kasus. Sebanyak 1.661 kasus di antaranya berasal dari hasil tes PCR dan 272 kasus dari laporan 1 laboratorium swasta selama sepekan terakhir yang baru diterima Pemerintah DKI.

    Kemarin, Jumat, 25 Desember 2020, penambahan kasus Covid-19 harian di Ibu Kota 2.096 kasus. Dwi mengatakan 1.594 kasus di antaranya berasal dari hasil tes PCR, sementara 502 kasus lainnya merupakan akumulasi data dari dua laboratorium swasta selama sembilan hari terakhir yang baru dilaporkan. Selama tiga hari terakhir ini tercatat penambahan kasus Covid-19 di Jakarta sebanyak 5.983 kasus.

    Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan Pemerintah DKI Jakarta seharusnya sudah menarik rem darurat sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi yang habis pada 21 Desember 2020. Tapi, Pemerintah DKI malah memperpanjang PSBB transisi hingga 3 januari 2021.

    “Harusnya sudah ditarik rem darurat pekan lalu, tapi, ini tidak,” kata dia saat Tempo hubungi lewat sambungan telepon, Sabtu, 26 Desember 2020. Pertimbangannya adalah kapasistas fasilitas kesehatan penampung pasien Covid-19 sudah melebihi 80 persen.

    “Saya takut kalau tiba-tiba mendadak penuh,” kata Tri. Per 20 Desember 2020, sebanyak 85 persen atau 5.691 tempat tidur dari total 6.663 tempat tidur isolasi di 98 rumah sakit rujukan Covid-19 telah terpakai.

    Untuk tempat tidur ICU harian di 98 RS rujukan telah terisi sebesar 80 persen. Rinciannya, sebanyak 772 dari total kapasitas tempat tidur ICU harian sebanyak 907 tempat tidur telah terpakai.

    Tri mengatakan Pemerintah DKI perlu menambah fasilitas kesehatan untuk menampung para pasien Covid-19. Jangan sampai terjadi kekacauan masyarakat akibat tidak tersedianya fasilitas untuk merawat mereka yang terpapar Covid-19.

    Wisma apa pun bisa dijadikan fasilitas pelayanan kesehatan darurat. Tenaga kesehatannya bisa menggunakan relawan. “Tidak mudah memang dan itu harus dilakukan dalam kondisi darurat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” kata Tri.

    Sebelumnya ia memprediksi bakal terjadi lonjakan kasus Covid-19 tingkat menengah di Ibu Kota pascalibur Natal dan tahun baru. Ia mengatakan pada awal tahun depan peningkatan setiap harinya bisa mencapai 2.200-2.500 kasus.

    Menurut Tri, peningkatan bakal terjadi karena banyak warga yang tetap mudik dan memanfaatkan libur panjang akhir tahun untuk ke luar kota.

    Risiko peningkatan juga semakin tinggi karena masyarakat abai terhadap protokol kesehatan 3M, yakni menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Pemerintah sudah pada lampu kuning untuk ekstra hati-hati.

    Pemerintah harus diingatkan bahwa penularan Covid-19 yang tinggi beberapa hari terakhir ini sudah bukan efek libur panjang, “Tapi, karena minimnya kesadaran dan pelacakan," ujar dia.

    Desakan agar Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat juga datang dari legislator. Ketua Komisi bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan angka penularan kasus kini telah mengkhawatirkan. Selain itu, rem darurat perlu diambil lantaran fasilitas kesehatan di Ibu Kota sudah mulai penuh.

    “Indikator untuk menarik rem darurat harusnya sudah bisa dilakukan,” kata dia saat dihubungi pada Selasa, 22 Desember 2020. Terlebih, kata Mujiyono, ada momen libur Hari Raya Natal 2020 dan tahun baru 2021, di mana potensi penyebaran Covid-19 akan meningkat.

    Ia mengatakan Pemerintah DKI tak dapat selamanya bergantung pada peningkatan jumlah fasilitas kesehatan di Ibu Kota. Langkah paling tepat, menurut dia, adalah pemerintah segera mengatur pergerakan orang di Jakarta. “Karena keselamatan dan kesehatan warga adalah hukum yang tertinggi, kami menyarankan pemerintah untuk segera memperketat PSBB,” kata Mujiyono.

    Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah DKI Jakarta Slamet Budiarto meminta masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebelum tempat isolasi terisi penuh. Slamet mengatakan, banyak warga yang tak mematuhi protokol kesehatan.

    Dia mencontohkan juru masak di restoran yang tak menutupi hidung dan mulutnya dengan masker. "Sekarang kan sudah 80-90 persen (tingkat keterisian fasilitas kesehatan). Ini sudah lampu kuning," kata dia saat dihubungi, Selasa malam, 22 Desember 2020.

    Jika masyarakat tak disiplin, dia mengingatkan pemerintah untuk menegakkan aturan dengan memberikan sanksi bagi pelanggar. Namun, mau tak mau harus ada pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB apabila dua aspek itu tidak dijalankan.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan pemerintah terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan fasilitas penampung pasien Covid-19 di Ibu Kota.

    Menurut Riza, Pemerintah DKI menyiapkan wisma di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan; Koja, Jakarta Utara; serta kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). “Bahkan bila dimungkinkan juga kami sudah siapkan GOR di Jakarta sebagaimana arahan gubernur,” ujar Riza di Markas Kodam Jaya, Rabu, 13 Desember 2020.

    Tiga wisma yang dimaksud Riza adalah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Masjid Jakarta Islamic Centre (JIC), Graha Wisata TMII, dan Graha Wisata Ragunan. Namun, hingga kini JIC belum dapat digunakan untuk isolasi.

    “Tempat lainnya ada. Kami sudah siapkan. Jadi di Jakarta tidak kekurangan lah, ya.” Namun, Riza tak memberikan jawaban yang jelas ketika ditanya perihal potensi pengambilan kebijakan rem darurat. “Semuanya masih dikaji.”

    ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI | LANI DIANA | TEMPO.CO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Seandainya Vaksin Covid-19 Tidak Gratis, Ini Kisaran Harga 6 Produsen

    Jika vaksinasi tidak gratis, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk melakukan vaksinasi?