Menanti Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi di Rabu Pon

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Te.co Blank

    Logo Te.co Blank

    TEMPO.CO, Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo belum juga mereda. Isu ini sempat muncul pertama kali pada Juni. Saat itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jokowi sempat marah pada jajaran kabinetnya dalam menangani pandemi Covid-19 dan mengancam bisa saja merombak para pembantunya.

    Namun berbulan-bulan berselang, tak ada perubahan yang terjadi. Banyak yang menduga Jokowi menunggu satu tahun pemerintahannya berjalan, yang jatuh pada 20 Oktober 2020. Namun bukannya perombakan, justru yang terjadi adalah dua menterinya terjerat kasus korupsi.

    Dalam waktu yang berdekatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Julari P Batubara ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya masing-masing merupakan kader Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ditambah dengan situasi pandemi yang tak kunjung membaik, isu reshuffle kabinet kembali menguat menjelang akhir tahun ini.

    "Sepertinya Jokowi sedang melihat situasi politik tanah air. Biar kondusif dulu. Karena hingga saat ini masih ada demo-demi di daerah terkait HRS," ujar Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, saat dihubungi Tempo, Ahad, 20 Desember 2020.

    Meski begitu, partai-partai politik pendukung pemerintahan bersikap untuk sama-sama menutup isu ini. Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga merupakan lawan Jokowi di Pilpres 2019 lalu, memang sempat diundang ke Istana pada 15 Desember 2020 lalu.

    Menteri Sosial Juliari Batubara memakai rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Ahad, 6 Desember 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dan menetapkan Juliari sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Namun Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah kedatangan Prabowo yang telah menjadi Menteri Pertahanan itu, adalah membahas isu reshuffle kabinet. Ia juga membantah Prabowo membahas pengganti Edhy di kursi KKP yang saat ini masih kosong.

    "Bukan (bahas pengganti Edhy) kok, pertemuan rutin soal lumbung pangan," ujar Dasco lewat pesan singkat, Selasa, 15 Desember 2020.

    Hal senada disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, mengatakan belum ada pembicaraan antara Jokowi dengan partai pendukungnya, terkait rencana reshuffle.

    "PPP terus komunikasi dengan Presiden, namun beliau belum bicara soal reshuffle," kata Arsul saat dikonfirmasi 17 Desember 2020 lalu.

    Meski begitu, kabar rencana reshuffle ini terus berhembus. Beberapa yang menguatkannya adalah munculnya sejumlah nama baru yang digadang-gadang siap masuk ke kabinet Indonesia Maju. Mulai dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini, hingga Walikota Solo FX Rudyatmo. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menyebut lima nama kader banteng yang dinilai potensial menggantikan eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

    "Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga Sitorus, Sukur Nababan dan Komarudin Watubun saya nilai sebagai figur yang potensial menjadi Mensos," ujar Basarah Sabtu, 19 Desember 2020.

    Namun demikian, Basarah menegaskan kembali bahwa wewenang untuk mengusulkan nama calon menteri dari internal PDIP adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    "Sementara wewenang untuk mengangkat seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

    Adapun Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo membantah rumor bahwa dia akan ditunjuk menjadi pengganti Juliari Batubara di kursi Menteri Sosial. Dalam rumor yang beredar di media sosial sehari belakangan ini, dia bahkan disebut-sebut telah menerima telepon dari Istana.

    Rudyatmo juga mengaku telah mendengar rumor yang beredar itu. "Tidak ada yang menelpon saya," katanya, Jum'at 18 Desember 2020. Dia menganggap kabar penunjukannya sebagai menteri itu sebagai rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    Ujang Komarudin dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), melihat adanya kemungkinan kejutan pengumuman reshuffle yang bisa saja dilakukan Jokowi. Ia menduga Jokowi masih menunggu hari baik untuk mengumumkan jajaran kabinetnya yang baru.

    "Jokowi orang Jawa sangat kental dengan kejawaannya. Bisa saja menurutnya hari baik itu jatuh di Rabu Pon," kata Ujang.

    Hal ini didukung oleh fakta bahwa Jokowi kerap melakukan ini sebelumnya. Perombakan kabinet pertama yang dilakukan Jokowi saat menjadi presiden, terjadi pada 12 Agustus 2015 silam. Berdasarkan hitungan kalender Jawa, hari itu jatuh pada Rabu Pon. Hal yang sama dilakukan Jokowi di pengumuman reshuffle keduanya, yang dilakukan pada 27 Juli 2016 silam, yang juga jatuh pada Rabu Pon.

    Di dua jilid terakhir perombakan yang dilakukan Jokowi, dilakukan pada Rabu Pahing. Yakni pada 17 Januari 2018 dan 15 Agustus 2018. Meski begitu, perombakan saat itu tak dilakukan secara besar-besaran.

    Ujang mengatakan sebagai presiden dengan nuansa Jawa yang kental, Jokowi dinilai masih akan tetap melakukan ini ke depannya. Kekentalan budaya Jawa Jokowi ini, kata Ujang, sempat ditegaskan oleh pernyataan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada medio 2019 silam, yang melarang Jokowi datang ke Kediri karena dianggap buruk bagi seorang presiden.

    Meski berbau mitos budaya, keputusan Jokowi terkait perombakan tetap ditunggu. Desakan reshuffle semakin menguat dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, masyarakat sipil, hingga dari kelompok pendukung Jokowi sendiri seperti Projo. Layak ditunggu langkah Jokowi di Rabu Pon bulan Desember ini, yang jatuh pada 23 Desember 2020 mendatang.

    EGI ADYATAMA | BUDIARTI PUTRI | DEWI NURITA | AHMAD ROFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.