Problem lain muncul dalam kegiatan ekspor perdana pada 12 Juni lalu. Eksportir kala itu diduga tak memenuhi syarat. Dua perusahaan pengirim benur, PT Aquatic SSLautan Rejeki dan PT Tania Asia Marina, yang akan mengirimkan komoditas ini ke Vietnam dengan armada carter berkode terbang VN 5630, disinyalir tidak membayar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedua perusahaan kala itu tidak berkomentar.
Walhasil, kepabeanan sempat menyegel benih. “Eksportir tidak memenuhi syarat bea keluar dan PNBP, kuota, hingga ukuran benih seperti diatur dalam Peraturan Menteri 12 Tahun 2020,” tutur sumber Tempo di Bea Cukai yang mengetahui proses ekspor itu. Bea Cukai juga mencegah 134.119 ekor BBL yang akan dikirimkan ke Vietnam.
Pernyataan serupa dilontarkan sumber Tempo di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia bahkan menyatakan lingkup internal Kementerian dibuat geger akibat ekspor benur pada pertengahan Juni lalu itu sama sekali tidak dikenai PNBP. Sumber lain di kementerian yang sama memberi konfirmasi bahwa tidak ada pemasukan untuk negara dari pengiriman benih lobster itu. “Pengekspor belum membayar apa pun,” katanya.
Pemerintah menggunakan skema patokan tarif sebelum aturan terbit dan menjaminkan pembayaran itu ke bank garansi. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar menyatakan pemerintah mengestimasi tarif ekspor benih berkisar Rp 2.000 per ekor. Eksportir akan ditagihkan kekurangan bayarnya jika tarif yang ditentukan lebih tinggi dari kisaran itu.
Ekspor berjalan tanpa aturan PNBP yang jelas selama lima bulan. Sampai hari ini, Kementerian Keuangan memastikan aturan terkait PNBP belum terbit. “Masih dalam proses finalisasi di Sekretariat Negara untuk penyelesaian RPP-nya,” ujar Direkur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.
Aturan yang sedang disiapkan ini merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang berlaku pada KKP. Staf Khusus KKP, Andreau Pribadi, mengklaim sebanyak Rp 45 miliar pungutan PNBP dari eksportir sudah masuk ke kantong negara hingga kemarin. “Pandemi ini KKP terus bekerja untuk menguatkan ekonomi melalui kelautan dan perikanan,” tuturnya.
