“Jadi dorongan ke inklusi keuangan masih perlu ditingkatkan seiring masih rendahnya share e-commerce terhadap total retail,” ucapnya. Bhima menyoroti produk-produk e-commerce yang masih didominasi oleh barang impor sehingga dampak ke ekonomi nasional masih terbatas.
Sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong tumbuhnya inklusi keuangan digital, pemerintah sejak Mei lalu menggelar gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI yang mengkampanyekan pemasaran produk-produk lokal. Lewat gerakan itu, UMKM didorong untuk bertransformasi ke platform digital, baik secara independen maupun bergabung dengan e-commerce atau marketplace. Dengan begitu, UMKM bisa mengikuti program hari belanja yang digelar oleh platform-platform digital.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan hingga akhir September, jumlah UMKM yang telah on boarding atau melakukan transformasi ke pemasaran daring bertambah 2,4 juta atau menjadi 10,4 juta. Namun, UMKM yang telah go digital ini baru berpusat di Pulau Jawa dengan komposisi sebaran 83,13 persen di DKI Jakarta.
“Untuk mendorong onboarding UMKM di daerah timur Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan idEA akan mengadakan pelatihan digital UMKM khusus di daerah timur Indonesia,” ujar Rudy.
Sementara itu, dari sisi keamanan transaksi digital, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik atau PSE, termasuk e-commerce. Pengawasan itu meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.
“Pengawasan terhadap PSE dan SE (sistem elektronik) dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu, Kementerian Kominfo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mewajibkan PSE lingkup privat, termasuk perusahaan e-commerce, melakukan pendaftaran,” kata Johnny kepada Tempo.
Berdasarkan data Kominfo, jumlah PSE yang saat ini terdaftar secara resmi mencapai 1.862 entitas. Johnny meminta masyarakat melaporkan secara langsung kepada Kementerian bila memiliki keluhan atau menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PSE.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
