Adapun vaksin yang sudah datang pada November atau Desember 2020 adalah vaksin jadi, sehingga bisa segera digunakan setelah mendapat izin BPOM. Adapun teknis persiapan hilir vaksinasi menjadi ranah Kementerian Kesehatan. "Saya kira Kemenkes sudah mengusahakan dan mengupayakan agar jarum suntik tersedia untuk vaksinasi,” tutur Neny.
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis 6 Agsutus 2020. Simulasi tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan tenaga medis dalam penanganan dan pengujian klinis tahap III vaksin COVID-19 produksi Sinovac kepada 1.620 relawan. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Ketua Umum PB IDI Daeng Mohammad Fakih memahami langkah pemerintah yang menggeber pengadaan vaksin di Tanah Air. Pasalnya, kata dia, dampak ekonomi tidak akan bisa diselesaikan selama tingkat penularan Covid-19 belum ditekan. Sementara, vaksin adalah salah satu kunci untuk menekan angka penularan.
"Kalau ini bisa diperbaiki dengan adanya vaksin, maka akan enak sekali untuk merencanakan apa pun. Namun, kalau daya tular tidak ditekan itu akan repot," ujar Daeng. Selain vaksin, ia mengatakan kunci penanganan Covid-19 lainnya adalah obat Covid-19.
Euforia vaksinasi Covid-19 membuat mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengingatkan bahwa vaksin tidak serta-merta memulihkan perekonomian Indonesia secara instan. Musababnya, distribusi vaksin membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menjangkau seluruh masyarakat. "Distribusi vaksin butuh resources (sumber daya). Kalau toh kita mampu, masih dibutuhkan waktu setahun penuh untuk bisa vaksinnya dibagikan," ujarnya dalam Bincang APBN 2021, Selasa, 13 Oktober 2020.
Chatib menghitung, apabila vaksin yang didatangkan sebanyak 25 juta dosis, maka dalam satu tahun perlu dilakukan 68 ribu vaksinasi per hari. “Ini dengan asumsi tidak ada Lebaran, tidak ada Natal, sepanjang 1 tahun," katanya.
Senada, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah agar tak hanya bertumpu kepada vaksin dalam memulihkan ekonomi. Bhima merujuk ke Vietnam dan Cina yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan sebelum ada vaksin. Kuncinya, kata dia, adalah melakukan deteksi, penelusuran, dan penanganan Covid-19 secara baik, serta menyalurkan bantuan sosial yang memadai. "Di Vietnam misalnya ada ATM beras, di mana masyarakat miskin di daerah karantina bisa mengambil kebutuhan pokok sehingga kepatuhan pada kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 berjalan lancar," ujar Bhima.
Baca juga: Ada 6 Kandidat Vaksin Merah Putih, Pemerintah Targetkan Produksi Massal 2021
CAESAR AKBAR | BISNIS | ANTARA
*Artikel ini merupakan kerja sama Tempo.co dengan #SatgasCovid-19 demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tegakkan protokol kesehatan dengan #pakaimasker, #jagajarakhindarikerumunan, dan #cucitanganpakaisabun .
