Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut persiapan detail untuk program vaksinasi terus dilakukan. Prioritasnya adalah tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan penanganan Covid-19. Kemenkes saat ini telah melatih tenaga medis guna memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia untuk menggelar vaksinasi Covid-19 secara massal.
Selanjutnya, Terawan menegaskan, biaya vaksin garda terdepan dan masyarakat yang tidak mampu akan dibayarkan oleh pemerintah “Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah," ujar dia.
Demi menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin. Bio Farma pun diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerja samanya.
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan harga penjualan vaksin Sinovac berkisar Rp 200 ribu per dosis. Harga vaksin tidak mungkin terlalu murah karena biaya pengiriman per dosis saja mencapai US$ 2. Meski demikian, dia mengakui skema pemberian harga vaksin Covid-19 tidak dapat diseragamkan.
Sinovac dalam surat resminya menyampaikan ada beberapa komponen pembentuk harga vaksin Covid-19. Salah satunya investasi pada studi klinis fase ketiga, terutama dalam uji efikasi dalam skala besar. Faktor pembentuk harga itu juga berlaku untuk pembelian dari Indonesia. Ia memastikan perusahaan mengikuti prinsip-prinsip produsen.
Project Integration Manager R&D PT Bio Farma (Persero) Neny Nuraini menjelaskan pengembangan vaksin bersama Sinovac saat ini masih fase uji klinis fase III. Uji klinis fase III dijadwalkan berlangsung sejak Agustus 2020 hingga Januari 2021.