Aksi menentang pengesahan Omnibus Law Perpajakan juga dibuktikan oleh dilayangkannya surat oleh Serikat Buruh Internasional, Council of Global Union kepada Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya, organisasi tersebut berpandangan secara keseluruhan undang-undang sapu jagad tampak menempatkan kepentingan dan tuntutan investor asing jauh di atas pekerja, komunitas, dan Lingkungan.
“Kami prihatin bahwa prosedur dan substansi file Omnibus Law Cipta Kerja tidak sejalan dengan kewajiban HAM Indonesia di bawah hukum HAM internasional,” tulis surat tersebut.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak
1 hari lalu
Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak
Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar menyebabkan para pengusaha khawatir.
Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi
4 hari lalu
Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi
Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.
Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran
5 hari lalu
Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran
Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.
Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..
6 hari lalu
Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..
Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyatakan penyusunan RAPBN harus dilakukan secara bijaksana. Selain itu, pemerintah juga wajib mematuhi disiplin fiskal.