Menurut Bhima, ketidakmampuan pemerintah dalam melihat fundamental dapat berakibat sangat fatal pada tingkat kepercayaan investor ke depan. Sikap pemerintah yang mengabaikan aspek lingkungan hidup dalam perumusan pasal-pasal Omnibus Law Cipta Kerja di satu sisi memicu keengganan investor dari negara maju untuk merapat ke Indonesia. Sebagaimana diketahui, standar negara maju dalam berinvestasi sangat ketat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan Lingkungan hidup.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
“Jika prinsip dasar tersebut diturunkan standarnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka sulit untuk mengharapkan adanya investasi besar dari negara maju,” ucap Bhima. Persepsi serupa terjadi pada kluster ketenagakerjaan yang mencabut sejumlah hak pekerja.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak
2 hari lalu
Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak
Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar menyebabkan para pengusaha khawatir.
Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi
6 hari lalu
Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi
Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.
Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran
6 hari lalu
Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran
Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.
Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..
8 hari lalu
Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..
Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyatakan penyusunan RAPBN harus dilakukan secara bijaksana. Selain itu, pemerintah juga wajib mematuhi disiplin fiskal.