TEMPO.CO, Jakarta - Warga Jakarta yang terinfeksi virus Corona terus meningkat setiap hari seiring dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Lonjakan tinggi pasien positif Covid-19 di Jakarta menembus lebih dari seribu orang terjadi di masa PSBB transisi sepekan terakhir.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pemerintah DKI akan sulit kembali memperketat PSBB. Pemerintah pusat disebut banyak mencampuri kebijakan daerah, sehingga pemerintah DKI pun tak leluasa memutuskan.
"Di DKI masalahnya pelik. Campur tangan pusat sangat besar," kata dia saat dihubungi, Selasa, 25 Agustus 2020.
Padahal, dia melanjutkan, pemerintah pusat seharusnya menjadi koordinator kebijakan antar daerah atau kementerian. Menurut Pandu, faktor ekonomi juga membuat pemerintah DKI sulit menarik kebijakan rem darurat alias emergency brake policy.
Salah satu pengetatan yang bisa dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan hanya menghentikan aktivitas hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di sejumlah lokasi selama PSBB transisi.
Lalu menutup kantor swasta yang karyawannya positif Covid-19 untuk sementara waktu. Sayangnya, tidak demikian dengan kantor atau kementerian milik pemerintah pusat. Pandu berujar, DKI tidak punya kewenangan menutup kantor pemerintah pusat.
Baca juga : Dikritik, Jakarta Timur Stop Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Masuk Peti Mati
"Hanya bentuk pengetatan seperti itu yang bisa dilakukan. Tidak mungkin DKI menutup kembali kantor hingga pusat perbelanjaan seperti pada awal PSBB kemarin," ujarnya.
Pasien dari klaster perkantoran merupakan salah satu penyumbang penambahan kasus baru di Ibu Kota. Dinas Kesehatan DKI mencatat ada 246 klaster perkantoran dengan 1.552 kasus pada 4 Juni-17 Agustus 2020. Jumlah ini berkontribusi 6,8 persen dari total 22.949 pasien positif Corona untuk periode waktu yang sama.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya
-
NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas
-
Pertemuan PKB dan NasDem tanpa PKS, Cak Imin: Koalisi Perubahan Lagi Cari Waktu
-
Repnas Berharap Prabowo-Gibran Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya
4 jam lalu
Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.
NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas
5 jam lalu
Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan partainya siap berkoalisi kembali dengan PKS di Pilkada Serentak 2024.
Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK
22 jam lalu
Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.
PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh
1 hari lalu
PKS menyambangi NasDem sehari usai putusan MK. Mereka disambut jajaran petinggi NasDem, namun Surya Paloh tak nampak hadir.
Pertemuan PKB dan NasDem tanpa PKS, Cak Imin: Koalisi Perubahan Lagi Cari Waktu
1 hari lalu
Elite PKB dan elite Partai NasDem menggelar pertemuan di NasDem Tower tanpa ada perwakilan PKS
Repnas Berharap Prabowo-Gibran Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
2 hari lalu
Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) berharap Prabowo dan Gibran mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik sebagai presiden dan wakil presiden
Soal Peluang Anies Maju Pilkada Jakarta, Presiden PKS: Beliau Sudah Jadi Tokoh Nasional
2 hari lalu
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan Anies Baswedan saat ini sudah menjadi tokoh nasional.
Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?
2 hari lalu
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo langsung menemui pimpinan partai pengusungnya, Surya Paloh dan Megawati usai putusan MK. Apa pernyataannya?
Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik
2 hari lalu
Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.
Usai Putusan MK, Anies Ajak Masyarakat Jaga Demokrasi yang Tergerus Perlahan
2 hari lalu
Anies mengingatkan semua pihak untuk terus bekerja merangkul dan memperkuat masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming jangka pendek.