Sri Mulyani menuturkan, dari anggaran PEN yang sudah terealisasi per 19 Agustus 2020 itu, anggaran kesehatan baru terserap Rp 7,36 triliun. Artinya, baru 13,98 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 87,55 triliun. Adapun anggaran untuk perlindungan sosial mencapai Rp 93,18 triliun atau 49,7 persen dari total Rp 203,91 triliun yang disiapkan. Pada sektoral kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, anggaran yang telah terserap sebesar Rp 17,23 triliun atau 13,1 persen dari total alokasi Rp 106,05 triliun.
Ia menambahkan, untuk insentif usaha sudah terserap Rp 17,23 triliun atau 14,3 persen dari total Rp 120,61 triliun. Adapun dukungan untuk UMKM sudah mencapai Rp 44,63 triliun atau 37,2 persen dari total Rp 123,47 triliun. Namun, untuk klaster pembiayaan korporasi masih nol persen dari total anggaran Rp 53,57 triliun.
Melihat kondisi terakhir ini, pemerintah segera menyisir anggaran-anggaran pemulihan ekonomi nasional yang diperkirakan belum bisa terserap sampai akhir tahun ini. Serapan anggaran tersebut akan dilihat secara mendetail berdasarkan masing-masing kelompok program, antara lain kesehatan, perlindungan sosial, sektoral atau Pemda, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, serta insentif usaha.
"Untuk bisa segera direalokasi untuk fokus ke program yang bisa terealisasi dan berdampak signifikan untuk ekonomi," ujar Susiwijono.
Namun, Susi tidak merinci perkiraan Komite mengenai potensi penyerapan anggaran PEN yang sebesar Rp 695,2 triliun itu hingga akhir tahun ini. Hanya saja, khusus untuk anggaran kelompok kesehatan hingga akhir tahun diperkirakan baru akan terserap sebesar Rp 72,73 triliun dari alokasi Rp 87,55 triliun.
