Pembangunan Kampung Akuarium dan Kritik Ahok Soal Cagar Budaya

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Logo Te.co Blank

    Logo Te.co Blank

    Menanggapi kritik itu, Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengatakan rencana pembangunan Kampung Susun Akuarium telah sesuai prosedur. Bahkan sebagai bagian dari pengurusan izin mendirikan bangunan, pembangunan Kampung Akuarium telah melewati sidang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran.

    "Jadi pembangunan saat ini sudah atas sepengetahuan ahli di bidang cagar budaya," kata Elisa melalui pesan singkatnya, Kamis, 21 Agustus 2020. Rujak merupakan pendamping warga Kampung Akuarium sejak 2016.

    Ia menuturkan Kampung Akuarium telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Sidang Pemugaran pada awal 2020. Rekomendasi itu adalah prasyarat pengurusan IMB di Pelayanan Terpadu Satu Pintu. "Karena Kampung Akuarium berada di kawasan dengan teknik pengaturan zonasi G (pelestarian)," kata Elisa.

    Menurut dia, rencana pembangunan di Kampung Akuarium justru merupakan contoh yang baik dalam proses pengurusan izin. Sebabnya, pembangunan mengikuti seluruh prosedur yang ada hingga melalui sidang dari TACB.

    Menurut Elisa lagi, pandangan keliru jika menyebut pembangunan Kampung Akuarium merusak cagar budaya. "Ini praktek baik, karena tidak semua proyek di Kota Tua mengikuti prosedur," ujarnya.

    Elisa mengungkap contoh pembangunan di Kota Tua yang tidak mengikuti prosedur adalah revitalisasi Kali Besar di tahun 2015-2016, yang menggunakan dana Kompensasi Koefisien Lantai Bangunan pada saat Ahok menjabat Gubernur DKI.

    Kata Elisa, revitalisasi Kali Besar di Kota Tua yang masuk kawasan cagar budaya tidak mengikuti prosedur asistensi dan sidang TSP. "Prosedurnya ikut asistensi TACB dan sidang TSP sebelum mendapatkan rekomendasi (pembangunan di kawasan cagar budaya).

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, juga membantah program Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara melanggar aturan.

    Dia menyatakan pembangunan hunian di Kampung Akuarium diizinkan dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi. Menurut dia, lahan Kampung Susun Akuarium terletak di kawasan sub zona pemerintah daerah atau berkode P3.

    "Diizinkan untuk kegiatan rumah susun yang diselenggarakan oleh pemerintah," katanya. Sarjoko menyampaikan, penjelasan rinci ihwal legalitas penataan Kampung Akuarium dapat ditanyakan ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI.

    Adapun dana yang sudah didapat untuk membangun kampung susun berasal dari kewajiban pengembang, yakni PT Almaron Perkasa, sebesar Rp 62 miliar. "Tapi nanti kalau tidak cukup, ya nanti kita akan carikan alternatif pembiayaan dari kewajiban perusahaan yang lain," kata Sarjoko

    Ketua Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta, Bambang Eryudhawan, mengatakan rencana pembangunan Kampung Susun Akuarium telah melalui diskusi dan diizinkan oleh Tim Sidang Pemugaran DKI dan Tim Ahli Bangunan Gedung Arsitektur Perkotaan DKI.

    "Sudah melalui pembahasan. Dan memang masih bisa melakukan pembangunan di kawasan cagar budaya itu berdasarkan regulasi yang ada."

    Kawasan cagar budaya tersebut masuk zona lahan milik pemerintah yang bisa dibangun apa saja oleh pemerintah. "Asalkan alas hak lahan tersebut tidak beralih ke pihak lain, meski bekerja sama dengan pihak swasta," ujarnya. "Artinya lahan tersebut tetap dimiliki pemerintah."

    Selain itu, Bambang menuturkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam membangun kampung susun itu jika merunut dari Perda RDTR tahun 2014 hingga Surat Keterangan Rencana Kota (KRK). "Karena lahan itu masuk zona berkode P, Yang artinya milik pemerintah yang bisa dibangun apa saja asal tidak beralih kepemilikannya," ujarnya.

    Meski begitu, kata dia, dalam pembangunan kawasan tersebut pemerintah harus tetap mempertimbangkan bahwa lokasi itu merupakan cagar budaya. "Beberapa aspek perlu diperhatikan terutama ruang terbuka hijau dan sejarahnya kalau dulu lokasi itu laboratorium penelitian kelautan."

    Menurut dia, pemerintah saat ini memang telah mempertimbangkan dua aspek dalam membangun kembali kawasan Kampung Akuarium. "Pertama cagar budaya dan kedua memang tempat itu telah dijadikan permukiman sejak lama. Aspek hak asasi itu yang juga dipertimbangkan pemerintah," ujarnya.

    IMAM HAMDI | LANI DIANA | YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah dan KPU Putuskan Pemilu Serentak 14 Februari 2024, Begini Jadwalnya

    Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. KPU telah membuat rancangan tahapan dan jadwal pemilu meliputi pemilhan Presiden, DPR, DPRD, dan DPD.