Shinta berujar pola konsumsi masyarakat Indonesia biasanya butuh momentum, seperti Ramadan, Lebaran, akhir tahun, libur panjang, dan lainnya untuk meningkatkan konsumsi. "Memang dalam waktu dekat akan ada libur yang cukup panjang di akhir pekan. Namun, pandemi dan tempat hiburan yang dibatasi operasinya, kemungkinan peningkatan konsumsi juga tidak akan meningkat sedrastis itu," ujar Shinta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pekerja yang bergaji di bawah 5 juta tapi tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan ditampung dalam program Kartu Prakerja. Ia mengatakan manfaat yang diterima peserta Kartu Prakerja sama seperti program bantuan gaji, yaitu sebesar Rp 600 ribu untuk empat kali penyaluran atau total Rp 2,4 juta.
"Sementara, di BPJS Ketenagakerjaan itu yang memang teregister itu bisa mencapai 13-15 juta orang menurut Kementerian Ketenagakerjaan. Ini lah yang selalu pemerintah melihat dari sisi APBN kami sudah mendesain untuk mendukung masyarakat," kata Sri Mulyani.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, memastikan BLT Pekerja sebesar Rp 600 ribu per bulan itu diberikan selama empat bulan dan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja. Mekanisme tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyalurannya.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) mewaspadai potensi risiko moral (moral hazard) dalam program subsidi gaji. “Kami akan melakukan validasi secara internal, dan yang datanya masih diragukan akan kami sisihkan untuk dilakukan konfirmasi ke perusahaan terkait,” ucap Irvansyah Utoh Banja Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek kepada Tempo.
Menurut dia, potensi risiko moral dalam program bansos ini muncul karena ada perusahaan yang tidak melaporkan penghasilan pekerjanya. Tindakan itu mereka lakukan untuk mengurangi beban iuran. Dia mengimbau pemberi kerja dan pekerja proaktif menyampaikan besaran upah seuai dengan skema dan kriteria yang disyaratkan pemerintah.
