Menurut Bhima, penanggulangan wabah harus menjadi yang utama agar masyarakat merasa aman saat ingin berbelanja atau melakukan aktivitas ekonomi. "Jadi tidak ada pemulihan ekonomi, tanpa adanya penanganan wabah ini dengan serius," ujarnya.
Lebih jauh ia menuturkan pemerintah bisa mempercepat belanja daerah untuk mempercepat pemulihan krisis ekonomi ini. Selain itu, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan swasta dalam menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) untuk memperbesar bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. "Jadi bansos bisa diperbesar dengan pengelolaan CSR," ucapnya.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Handoko memperkirakan penanganan wabah bakal berlangsung lama di DKI. Sebabnya, pemerintah telah merelaksasi kegiatan ekonomi dan sosial yang berpotensi meningkatkan penularan virus karena pergerakan orang semakin tinggi.
"Aktivitas semakin tinggi membuat potensi penularan juga semakin tinggi. Ini dibuktikan dengan peningkatan kasus selama PSBB transisi," ujarnya.
Tri menyarankan Pemerintah DKI mengembalikan pembatasan sosial yang lebih ketat untuk mempercepat pengendalian wabah virus corona ini. Jika tidak ada langkah pengetatan kembali, menurut Tri, wabah semakin tidak terkendali. "Kesalahan DKI adalah melonggarkan kebijakan saat wabah belum terkendali."
Sebelumnya, BPS DKI Jakarta menyatakan bahwa ekonomi Jakarta yang turun 8,22 persen merupakan yang terendah selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. "Meskipun tidak sedalam saat krisis ekonomi tahun 1998," tulis Berita Resmi Statistik dari BPS DKI Jakarta, Rabu.
Badan Statistik DKI Jakarta menyebutkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar disingkat PSBB Jakarta sebagai upaya menahan laju penyebaran Covid-19 berdampak besar pada kinerja ekonomi. Karena kebijakan tersebut hampir menghentikan seluruh aktivitas masyarakat.
