Untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah memprioritaskan kebijakan terkait dengan pengembangan UMKM yang memberikan kontribusi pada perekonomian 61 persen. Hal itu juga yang mendorong fokus pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, terkait dengan UMKM. "Salah satunya dengan pembiayaan," kata dia.
Menurutnya, pemerintah memberikan penjaminan untuk kredit-kredit UMKM supaya tetap bisa menjalankan usaha. Seperti, kebijakan terkait Kredit Usaha Rakyat yang tadinya hanya disalurkan untuk beberapa sektor, menjadi bisa disalurkan untuk semua sektor.
Pemerintah juga memberikan subsidi bunga, di mana realisasi mencapai 5,8 juta debitur sebesar Rp 110 triliun. Begitu juga penundaan angsuran pokok yang diberikan kepada UMKM debitur KUR sebanyak 1,38 juta dengan nilai Rp 38,2 triliun. Sedangkan perpanjangan waktu pembayaran bagi 1,37 juta debitur dengan nilai Rp 37,23 triliun.
Dengan adanya pelonggaran dan ditambah modal kerja yang ditempatkan di bank Himbara Rp 30 triliun dan Bank Pembangunan Daerah, maka pemerintah berharapkan UMKM mulai bisa bergerak.
Kendati begitu pemerintah tidak berhenti di UMKM. Menurut Iskandar, pemerintah memberikan penjaminan untuk kredit korporasi yang padat karya agar mencegah terjadi PHK.
Pemerintah juga berharap penyerapan belanja kementerian dan lembaga terus meningkat agar perekonomian bisa tumbuh. "Dari segi ekonomi kita membutuhkan kira-kira per kuartal ada minimal Rp 800 triliun untuk yang dibelanjakan di berbagai sektor," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran langsung Rabu.
Dia mengatakan optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan di sektor diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.
