Pada lain kesempatan, Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyebut langkah presiden terlambat. Sebab, ia mengatakan dampak pandemi ke ekonomi sebenarnya sudah cukup lama diprediksi dalam dan sulit diatasi melalui jalur birokrasi formal."Mungkin tim ini dibentuk untuk memulai pendekatan non-birokratis. Meskipun keberadaannya terlambat namun tetap diperlukan di tengah lambatnya penanganan kesehatan dan ekonomi menggunakan jalur birokrasi," ujar Eko kepada Tempo, Senin, 20 Juli 2020.Mengenai efektivitas keberadaan tim ini, kaya Eko, akan bergantung kepada kewenangannya. Ia menilai kalau tim ini hanya berfungsi koordinatif, maka tidak akan banyak perannya. Malah, ia melihat tim ini justru bakal menambah kebingungan birokrasi dan masyarakat terkait mekanisme kebijakan penanganan dampak Covid-19. "Agar hal tersebut tidak terjadi, maka kewenangan eksekusi kebijakan juga perlu diberikan di Tim ini, fungsi anggaran mungkin tetap di masing-masing kementerian, namun kebijakan apa yang prioritas dan harus segera didukung bersama perlu eksekusi di tim ini," kata Eko. Dengan demikian, ia menilai arah kebijakan pun bisa menjadi lebih jelas dan tidak ego sektoral. Sehingga, tujuan pemerintah menangani Covid-19, sekaligus memulihkan kembali perekonomian nasional bisa tercapai.CAESAR AKBAR | KORAN TEMPO
Resep Satgas Bentukan Jokowi Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Reporter
Editor
Rabu, 22 Juli 2020 16:59 WIB
Pada lain kesempatan, Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyebut langkah presiden terlambat. Sebab, ia mengatakan dampak pandemi ke ekonomi sebenarnya sudah cukup lama diprediksi dalam dan sulit diatasi melalui jalur birokrasi formal."Mungkin tim ini dibentuk untuk memulai pendekatan non-birokratis. Meskipun keberadaannya terlambat namun tetap diperlukan di tengah lambatnya penanganan kesehatan dan ekonomi menggunakan jalur birokrasi," ujar Eko kepada Tempo, Senin, 20 Juli 2020.Mengenai efektivitas keberadaan tim ini, kaya Eko, akan bergantung kepada kewenangannya. Ia menilai kalau tim ini hanya berfungsi koordinatif, maka tidak akan banyak perannya. Malah, ia melihat tim ini justru bakal menambah kebingungan birokrasi dan masyarakat terkait mekanisme kebijakan penanganan dampak Covid-19. "Agar hal tersebut tidak terjadi, maka kewenangan eksekusi kebijakan juga perlu diberikan di Tim ini, fungsi anggaran mungkin tetap di masing-masing kementerian, namun kebijakan apa yang prioritas dan harus segera didukung bersama perlu eksekusi di tim ini," kata Eko. Dengan demikian, ia menilai arah kebijakan pun bisa menjadi lebih jelas dan tidak ego sektoral. Sehingga, tujuan pemerintah menangani Covid-19, sekaligus memulihkan kembali perekonomian nasional bisa tercapai.CAESAR AKBAR | KORAN TEMPO