Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mereka yang Diduga Muluskan Langkah Djoko Tjandra

image-gnews
Logo Te.co Blank
Logo Te.co Blank
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jalan Djoko Tjandra keluar-masuk Indonesia mulus. Buron kasus hak tagih Bank Bali ini tak pernah tercatat di perlintasan Imigrasi. Pengacaranya, Anita Kolopaking, diduga memiliki peran dalam mengaburkan keberadaan kliennya itu.

Nama Anita mendapat perhatian publik setelah akun Twitter @xdigeeembok membuat utas tentangnya. Dalam utas tersebut, @xdigeeembok menceritakan cara Anita melobi beberapa pihak, mulai dari Kelurahan Grogol Selatan hingga beberapa pejabat tinggi di institusi hukum.

Cerita @xdigeeembok itu juga dilengkapi dengan foto, tangkapan layar percakapan Anita dan video. Ramai, Anita pun muncul dan membantah tuduhan utas tersebut.

"Mohon didoakan atas pemberitaan di Twitter di mana HP saya dihacked oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak nama baik saya dan menghancurkan karakter saya," kata Anita saat dihubungi pada 16 Juli 2020.

Anita sempat berencana melaporkan @xdigeeembok ke Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, usai datang bertemu penyidik, ia rupanya hanya ingin mengklarifikasi cuitan tersebut.

"Sekarang lagi dalam pendalaman. Masih dalam pendalaman, jadi sabar dulu aja ya," kata Anita.

Dalam utas tersebut, Anita disebut melobi Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan, untuk membuat Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama Joko Tjandra. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya juga telah mencurigai pihak kelurahan yang dapat mencetak e-KTP Joko Tjandra hanya dalam waktu 30 menit.

Buntutnya, Asep dicopot. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganggap Asep telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberian pelayanan penerbitan e-KTP Joko Tjandra.

Anita juga disebut melobi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna. Akun @xdigeeembok pun menggunggah video dan foto pertemuan tersebut.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kemudian memanggil Anang. "Sekecil apapun informasi, saya akan klarifikasi kepada yang bersangkutan," ujar dia saat dihubungi pada 16 Juli 2020. Meski begitu, hingga hari ini, 19 Juli, Kejaksaan Agung belum memaparkan hasil pemeriksaan internal itu kepada publik.

Tak sampai di situ, pelarian Djoko Tjandra juga melibatkan jenderal di kepolisian. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo menerbitkan surat jalan Djoko Tjandra dari Jakarta ke Pontianak pada 18 Juni, dan kembali ke Jakarta pada 22 Juni.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belakangan, Prasetijo juga ketahuan memfasilitasi penerbitan surat bebas Covid-19 atas nama Joko Tjandra. Keduanya bahkan telah menjalin komunikasi secara langsung. Polri mengklaim sudah mengantongi percakapan Prasetijo dan Djoko Tjandra.

Meski pemeriksaan internal terhadap Prasetijo belum rampung, Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memutuskan untuk mencopot jabatan Prasetijo.

"Ya, saya perintahkan yang bersangkutan untuk dicopot dan dilakukan pemeriksaan oleh Propam (Profesi dan Pengamanan)," ujar Idham saat dihubungi pada 15 Juli 2020. Saat ini, Bareskrim Polri sudah membentuk tim untuk mengusut segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan Djoko Tjandra dan Prasetijo, termasuk dugaan adanya aliran uang.

Terbongkarnya peran Prasetijo turut membuka nama pejabat lainnya yang berada di pihak Djoko Tjandra. Adalah Brigadir Jenderal Nugroho Wibowo, mantan Sekretaris NBC Interpol Indonesia. Ia diduga menghapus red notice atas nama Djoko Tjandra pada basis data Interpol sejak 2014.

Dari penelusuran Majalah Tempo, Sekretariat NCB Interpol Divisi Hubungan Internasional Polri sebenarnya berkirim surat kepada Kejaksaan Agung pada pertengahan April 2020 lalu. Dalam suratnya, NCB Interpol menanyakan apakah Kejaksaan masih perlu memasukkan Djoko Tjandra ke daftar red notice atau permintaan kepada Interpol di dunia untuk menangkap atau menahan seorang pelaku tindakan kriminal.

Kejaksaan membalas surat itu pada 21 April lalu dan meminta agar Djoko tetap dimasukkan ke daftar red notice. Namun, melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Djoko Tjandra kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Nugroho kemudian dimutasi dari jabatan lamanya ke Analis Kebijakan Utama Bidang Kajian Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan Nugroho dimutasi karena melanggar kode etik terkait red notice Joko Tjandra. “Pelanggaran kode etik, maka dimutasi,” kata Awi pada 17 Juli 2020.

Imbas red notice, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte ikut dimutasi. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional itu dianggap lalai mengawasi anak buahnya, yakni Nugroho.

Kepada Tempo dalam wawancara eksklusif pada 10 Juli lalu, Anita membantah tudingan menutup keberadaan kliennya. "Di mana saya menyembunyikan beliau? Saya cuma diminta Pak Joko Tjandra mengecek apakah data kependudukannya masih aktif atau tidak. Setelah saya telepon kelurahan, ternyata masih aktif dan diminta datang untuk foto. Saya sampaikan informasi ini kepada Pak Joko. Apakah saya salah kalau cuma menanyakan informasi itu? Saya tidak mengurusi berkas sama sekali," kata Anita.

MAJALAH TEMPO

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

12 jam lalu

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Angkat 13 Perwira Tinggi Polri dalam Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, 9 Diantaranya Kepala BNN Daerah Maluku, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Jumat, 17 November 2023. Dokumen Polri.
Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

Pada 15 November lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menaikkan pangkat 13 Perwira Tinggi Polri yang bekerja di luar struktur Polri.


Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

Kemendikbudristek sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang diduga terlibat TPPO berkedok ferienjob.


Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

1 hari lalu

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bangka Belitung.


Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

Menko PMK Muhadjir Effendy beranggapan tidak ada yang salah dari program kerja magang ferienjob.


Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

1 hari lalu

Kakorlantas Polri Aan Suhanan (tengah) memperlihatkan knalpot bising sitaan di Mapolrestabes Bandung, Kamis, 11 Januari 2024. Polisi akan terus melakukan razia knalpot bising sampai 20 Januari 2024. TEMPO/Prima mulia
Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

Kakorlantas Polri memberikan 500 unit sepeda motor untuk mendukung sub satgas urai kemacetan pada saat arus mudik Lebaran 2024.


Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melonjak, Polri Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

1 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melonjak, Polri Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Polri mencatat jumlah korban meninggal akibat kecelakaan mencapai 54 orang, sedangkan korban luka berat sebanyak 70 orang.


Gangguan Kamtibmas pada 24-25 Maret Meningkat 84,98 Persen, Polri Sebut Didominasi Curat dan Narkotika

1 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Gangguan Kamtibmas pada 24-25 Maret Meningkat 84,98 Persen, Polri Sebut Didominasi Curat dan Narkotika

Polisi mencatat ada lima aksi kriminal yang mendominasi gangguan kamtibmas.


Mudik Lebaran 2024, Polri Bakal Cek Jalur Banten hingga Jawa Timur

2 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan arus mudik di Bandara Soekarno Hatta, Rabu, 19 April 2023. Foto Humas Polri
Mudik Lebaran 2024, Polri Bakal Cek Jalur Banten hingga Jawa Timur

Polri memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada Jumat, 5 April 2024 atau hari terakhir kerja sebelum cuti bersama Idul Fitri.


Polisi Ungkap Sedikitnya 3 Kasus TPPO Sebulan Terakhir, Salah Satunya Ferienjob

3 hari lalu

Ilustrasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking. REUTERS/Maxim Shemetov
Polisi Ungkap Sedikitnya 3 Kasus TPPO Sebulan Terakhir, Salah Satunya Ferienjob

Kasus TPPO berkedok program magang mahasiswa di Jerman atau ferienjob diduga melibatkan kampus.


Pilgub Bali 2024: Apakah Terjadi Duel Eks Gubernur Bali Wayan Koster Vs Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya?

4 hari lalu

Gubernur Bali, I Wayan Koster menjadi salah satu tokoh yang menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia.  I Wayan Koster  secara tegas menolak kehadiran Israel di Indonesia melalui surat yang dikirimkan ke Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora). ANTARA
Pilgub Bali 2024: Apakah Terjadi Duel Eks Gubernur Bali Wayan Koster Vs Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya?

Menjelang Pilgub Bali 2024 sejumlah nama digandang-gadang ikut kontestasi eks Gubernur Bali Wayan Koster, Giri Prasta, dan Sang Made Mahendra Jaya.