Edhy Prabowo pun sontak menyampaikan sejumlah klarifikasi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR. Dia menjawab temuan Majalah Tempo terkait munculnya sederet nama kader kolega partainya, Gerindra, di perusahaan-perusahaan ekspor benih lobster. Dia mengatakan jumlah nama kolega separtainya yang ia kenal di posisi strategis perusahaan tersebut tidak lebih dari lima orang, bahkan hanya dua orang.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan keterangan saat menghadiri open house yang digelar di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Natal, di Jakarta Selatan, Rabu, 25 Desember 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
“Dihitung yang diceritakan (Majalah Tempo) mungkin tidak lebih dari 5 orang atau hanya dua orang yang saya kenal. Tapi sisanya yang 26, atau 24 orang itu, siapa? Itu orang Indonesia,” tutur Edhy Prabowo, sembari memastikan bahwa ia siap menerima kritik.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut proses ekspor benih lobster yang dinilai ganjil, seperti pemberian izin kepada perusahaan yang diduga sarat konflik kepentingan. “KPK juga harus menghentikan kegiatan ekspor benih lobster setidaknya untuk sementara sambil menunggu hasil kajian yang dilakukan Tim KPK,” ujar Boyamin.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) malah mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi mencopot Edhy Prabowo akibat deretan kebijakannya yang bermasalah. Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan kinerja Edhy tidak berorientasi terhadap kepentingan nelayan, melainkan pengusaha dan politikus. “Ia harus di-reshuffle dan diganti oleh menteri yang memiliki keberpihakan terhadap nelayan di seluruh Indonesia,” ujar Susan.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | KORAN TEMPO | MAJALAH TEMPO