TEMPO.CO, Jakarta - Pandemi Covid-19 di Indonesia telah mengubah pelbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya soal pendidikan. Di Jakarta, anak-anak harus belajar menggunakan metode baru secara jarak jauh.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kebijakan belajar dari rumah untuk seluruh anak sekolah, baik negeri atau swasta, sejak 16 Maret 2020. Belajar jarak jauh masih berlanjut hingga masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi saat ini.
Anies merencanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah baru dimulai di masa transisi fase dua. "Ini adalah fase kedua yang nanti akan bisa terjadi tapi waktunya belum tahu kapan," kata Anies saat konferensi pers secara daring, Kamis, 4 Juni 2020.
Itu semua dilakukan agar menghindarkan anak-anak dari penularan virus corona. Anak-anak berpotensi menularkan virus asal Wuhan, Cina itu kepada orang dewasa. Sebab, mereka kerap berinteraksi dengan orang dewasa, salah satunya orangtua.
Tahun ajaran baru periode 2020/2021 memang dimulai pada 13 Juli. Akan tetapi, ada peluang untuk tetap belajar di rumah sampai tahun ajaran baru berlangsung, bergantung pada tinggi rendahnya jumlah pasien Covid-19.
"Jadi tanggal 13 Juli bisa jadi kita masih tetap belajar di rumah. Karena itu jangan sampai ada yang menganggap tahun ajaran sama dengan belajar di sekolah," ucap Anies.
Bahkan, seluruh proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jakarta tahun ajaran 2020/2021 juga berlangsung secara daring atau online. Aturan PPDB DKI tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021. Keputusan itu mengatur mekanisme, pendaftaran hingga jadwal pelaksanaan PPDB yang diteken pada 11 Mei 2020.
"Di tengah pandemi Covid-19 seluruh proses PPDB dilaksanakan dari rumah daring dimulai dari pengajuan akun, pendaftaran atau pemilihan sekolah sampai ke proses lapor diri untuk peserta didik yang lolos seleksi," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya aduan ihwal PPDB di Indonesia. Mayoritas aduan yang masuk terkait dengan masalah teknis. Masalah lainnya, yakni keliru mengisi data pendaftar, keliru mengisi jalur, keliru mengisi keterangan fisik, orang tua tidak paham mendaftar PPDB secara daring, dan server yang lambat.
Fraksi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI kompak mengingatkan eksekutif untuk tidak membuka sekolah di tengah wabah corona. Anggota Partai Gerindra, Syarif, menyebut jangan dulu sekolah dibuka sebelum Jakarta steril dari corona. "Bakal sulit mengatur protokol kesehatan di sekolah," tutur dia.
Ketua Fraksi PKS, Mohammad Arifin, mengingatkan agar sekolah tak menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Dia meminta Pemerintah DKI membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) jika sudah aman dari wabah Covid-19.
"Jangan sampai sekolah menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19 di ibu kota. Kalaupun dibuka proses KBM di sekolah harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat," kata Arifin dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Mei 2020.
Di samping itu, pemerintah juga harus mempersiapkan sekolah agar bisa dipakai seperti sedia kala. Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai perkembangan emosional dan sosial anak terganggu apabila terlalu lama belajar dari rumah.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta pemerintah daerah dan pusat memberikan kepastian untuk membuka sekolah dengan konsep pendidikan new normal atau kenormalan baru. "Negara harus menyiapkan dunia yang aman buat anak-anak, bukan menggantung bahkan menjauhkannya."
LANI DIANA | ANDITA RAHMA | IMAM HAMDI
