Adapun dalam opsi kedua, APD juga lengkap ada pengurangan jumlah hand sanitizer, disinfektan, sarung tangan plastik, sabun cair, pengukur suhu, drum air, kantung plastik sampah, pelindung wajah, dan hazmat yang dialokasikan di kabupaten/kota sebanyak tiga buah per kecamatan.
Untuk kategori A opsi pertama, tambahan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 3.553.092.508. Adapun kategori A opsi kedua memerlukan tambahan anggaran Rp 2.505.808.543.
Kemudian untuk kategori B opsi pertama, tambahan anggaran yang diperlukan sebesar Rp 5.694.714.806. Sedangkan opsi kedua membutuhkan tambahan anggaran Rp 4.541.012.856.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia mengatakan kebutuhan anggaran ini akan dibicarakan kembali bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada pekan depan. Doli berujar, kebutuhan akan dibagi dalam bentuk uang dan barang.
Menurut politikus Golkar ini, mereka juga akan melihat ketersediaan APD yang ada di gudang-gudang Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan terlebih dulu.
"Mana yang betul-betul membutuhkan dalam bentuk dana, itu nanti kami sampaikan kepada Menteri Keuangan. Mana yang bentuk barang, itu yang kami diskusikan dengan Gugus Tugas," ujar Doli kepada Tempo, Jumat, 5 Juni 2020.
Tambahan anggaran pilkada 2020 yang mencapai angka triliunan ini berbeda dari yang disampaikan Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat kerja pada 27 Mei 2020. Ketika itu, Arief mengatakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp 535,9 miliar.
Arief belum merespons pertanyaan Tempo ihwal perbedaan angka ini. Namun Doli mengatakan hal ini sempat ditanyakan dalam rapat Rabu lalu. Menurut KPU, angka sebelumnya didapat hanya dari perhitungan kebutuhan penyelenggara. Sedangkan angka terbaru adalah kebutuhan untuk 105 juta pemilih.
