Agung menyebutkan, Sardjono mempunyai tantangan untuk memastikan masyarakat tetap bisa menggunakan transportasi publik di tengah pandemi Corona ini dengan aman dari ancaman Covid-19. "Protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan," kata Agung, yang juga pernah menjabat sebagai Dirut Transjakarta.
Dalam upaya menekan penyebaran Covid19 dengan pembatasan layanan traportasi publik, Transjakarta sempat menjadi sorotan di awal pandemi lalu. Antrean penumpang meumpuk di di jam sibuk membludak hingga di luar halte-halte Transjakarta usai dilakukan pembatasan operasi pada 15 Maret lalu.
Menurut Agung, Sardjono harus memastikan protokol kesehatan diterapkan di lapangan, seperti ketersediaan fasilitas kebersihan seperti hand sanitizer untuk penumpang dan rutin membersihkan armada dengan disinfektan. Selain itu, mantan Dirut Merpati Nusantara Airlines tersebut juga mesti memastikan jaga jarak fisik antara penumpang di halte maupun bus diterapkan.
Sardjono Jhony Tjitrokusumo. TEMPO/Imam Sukamto
Agung menambahkan, salah satu upaya untuk menjaga jarak penumpang adalah dengan cara menambah headway atau waktu tunggu armada. "Diperlukan aliran armada atau headway yang cukup tinggi agar penumpang tidak menumpuk," ujarnya.
Tantangan bagi Sardjono lainnya adalah anggaran Transjakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang ikut tergoncang akibat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020 berkurang karena pandemi Covid 19. Berdasarkan rapat badan anggaran DPRD DKI bersama pemerintah DKI APBD 2020 turun hingga 53,66 persen, dari Rp 87,95 triliun diperkirakan hanya akan mencapai Rp 47,18 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyampaikan, pendapatan daerah hingga akhir tahun diprediksikan terjun bebas 53,65 persen. Menurut Suhaimi, prediksi tersebut masih bisa berubah tergantung pada perkembangan angka penularan virus Corona di DKI.
"Artinya, kalau kondisinya semakin tinggi (artinya buruk) otomatis kondisinya semakin rumit kan. Tapi kalau menurun, ya berarti bisa naik lagi APBD-nya," katanya.
Dalam rapat pimpinan gabungan DPRD bersama Pemerintah DKI Jakarta pada 5 Mei lalu, dalam rangka penyesuian APBD, Eksekutif mengusulkan pemotongan anggaran untuk subsidi transportasi sebesar 50 persen, termasuk untuk Transjakarta.
Pada APBD 2020, Pemerintah DKI menganggarkan dana subsidi untuk Transjakarta sebesar Rp 3,29 triliun, kemudian dipangkas sebesar 50 persen yaitu Rp 658 juta. Sehingga dana subsidi untuk Transjakarta pada tahun menjadi Rp 1,97 triliun. Selain Transjakarta, Pemerintah DKI juga mengusulkan pemotongan subsidi untuk MRT dari Rp 825 miliar menjadi Rp 412,5 miliar. Subsidi LRT menurun dari Rp 439,62 miliar menjadi Rp 219,81 miliar.
