Anies Baswedan Waspadai Gelombang II Covid-19 Usai Lebaran

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Te.co Blank

    Logo Te.co Blank

    Kemudian untuk perjalanan yang bersifat mendesak, seperti pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal. Surat izin keluar masuk Jakarta tersebut hanya boleh diurus bagi masyarakat di sektor yang mendapatkan pengecualian dalam aturan PSBB Jakarta.

    "Seluruh penduduk di DKI Jakarta tidak boleh bepergian keluar, kecuali yang di sektor yang diizinkan, selain itu tidak bisa mengurus izin," ujar Anies. Gubernur menyatakan surat izin tersebut bisa diurus secara daring di laman corona.jakarta.go.id dengan berbagai syarat.

    Hal serupa, kata Anies, juga berlaku bagi warga yang hendak memasuki kawasan Jabodetabek, yang harus mengurus surat izin kepada Pemerintah DKI. Bagi warga yang tidak memiliki surat izin dari Pemprov DKI tidak akan dibolehkan masuk keluar Jabodetabek. "Tanpa ada surat akan diminta untuk kembali," ujar dia.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pemeriksaan izin tersebut dilakukan di 12 titik. Titik pemeriksaan izin keluar masuk Jakarta tersebut di antaranya berada di jalan-jalan di batas wilayah administrasi DKI Jakarta, seperti di Kalimalang, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Bekasi, Lenteng Agung, Pasar Jumat, Pos Polisi Kamal serta Kalideres.

    Lalu dua check point lagi berada di tol arah keluar Jakarta. "Satu di tol Jakarta-Cikampek di kilometer 47 kemudian ada satu di tol Tangerang-Banten di Cikupa," kata Syafrin.

    Sanksi akan dikenakan pada dua jenis kendaraan, yakni angkutan antarkota dan pribadi. Untuk angkutan antarkota, akan diminta kembali jika bergerak ke luar kota atau dari luar ke dalam kota. Untuk kendaraan pribadi, lanjut dia, diperbolehkan untuk pergerakan antar wilayah di Jabodetabek. Namun, jika keluar kota, pengendara harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

    Ihwal kemungkinan Jakarta akan memasuki fase PSBB terakhir, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta mengingatkan Anies agar tak gegabah. Politikus PSI DKI, Eneng Masianasari, meminta Anies Baswedan melakukan pengurangan PSBB secara selektif dan bertahap untuk mencegah terjadinya gelombang kedua Covid-19.

    Warga berbelanja pakaian yang dijual pedagang kaki lima di atas trotoar Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Senin pagi, 18 Mei 2020. Meski kawasan niaga Pasar Tanah Abang masih tutup selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun sebagian pedagang pakaian tetap menggelar lapaknya. TEMPO/Muhammad Hidayat

    “Membiarkan Jakarta tanpa pembatasan tidak tepat karena peningkatan kasus positif harian di Jakarta masih sangat tinggi. Karena itu pengurangan PSBB harus dilakukan bertahap dan selektif, tidak dibebaskan begitu saja," ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu dalam keterangan tertulis.

    Menurut Eneng, pengurangan PSBB Jakarta memang tak dapat dihindari. Alasannya, insentif ekonomi yang disediakan pemerintah belum memadai. Ia mengatakan masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah yang tidak punya pilihan selain bekerja di luar rumah terkena dampak kebijakan PSBB Jakarta.

    Ia juga mengatakan saat penerapan PSBB Jakarta jilid kedua, pada 24 April-22 Mei 2020, kondisi jalanan di Jakarta sudah mulai ramai, terlebih di kawasan perkampungan. “Longgarnya penegakan aturan juga jadi celah masyarakat untuk keluar rumah apalagi ada tuntutan biaya gas, listrik, biaya cicilan, kontrakan yang tidak ditanggung pemerintah," kata Eneng.

    Selama PSBB jilid kedua, tercatat penambahan 2.545 kasus positif Covid-19 baru. Hal tersebut terlihat dari jumlah pasien positif Corona pada 24 April sebanyak 3.605 kasus, sedangkan data terbaru di laman resmi corona.jakarta.go.id per tanggal 20 Mei tercatat 6.150 kasus.

    Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, kata dia, pengurangan PSBB Jakarta sebaiknya dilakukan hanya untuk daerah yang telah memenuhi tiga indikator. Adapun indikator yang ia maksud adalah tingkat kepatuhan terhadap aturan PSBB, jumlah pertumbuhan kasus, serta persebaran kasus.

    Politikus PSI DKI itu menyebut sebaiknya pengurangan PSBB Jakarta bersifat sementara dan harus dikaji secara berkala. "Harus ada evaluasi indikator yang transparan dan terukur. Misalnya, jika data menunjukkan ada penurunan angka kasus bisa dilonggarkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Begitu ada peningkatan kasus, harus diketatkan kembali,” ujar dia.

    ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI | DEWI NURITA | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.