Tak Satu Suara Soal Kartu Prakerja

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyimak pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan  terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyimak pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai koalisi di pemerintahan tak satu suara terkait program kartu prakerja yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hanya Partai Golkar yang masih menyuarakan untuk mendukung program yang merogoh APBN 2020 hingga Rp 5,6 triliun untuk pelatihan online itu.

    Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, merupakan sosok yang bertanggung jawab atas program ini.

    Dalam rapat kerja Komisi Hukum DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu, misalnya, mayoritas fraksi meminta KPK menelusuri dugaan kongkalikong dalam program tersebut.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai wajar jika hampir semua partai koalisi pemerintah berbalik arah dan menentang program ini. Sikap mereka itu, kata dia, berangkat dari tidak adanya keuntungan yang didapat, baik secara politik maupun finansial.

    "Jadi karena tak ada untungnya bagi partai-partai tersebut dan secara politik dianggap hanya menguntungkan Golkar, atau dianggap "mainan Golkar", maka partai-partai lain tersebut berbalik arah mengkritik program tersebut," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Mei 2020.

    Menurut Ujang, dalam politik dikenal prinsip jika saling menguntungkan maka para politikus akan jalan bersama. "Jika tak menguntungkan maka akan jalan masing-masing," tutur Dosen Politik Universitas Al Azhar Indonesia itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.