Karena itu, dia meminta mulai dari RT dan RW hingga dinas benar-benar cermat mendata. Pemerintah DKI, tutur Iman, juga harus memberikan tanggung jawab kepada RT dan RW. "Supaya dia juga bisa memberikan pendataan yang betul-betul berhak menerima," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut kesalahan pendataan penerima bantuan sosial (bansos) terjadi karena pemerintah DKI terburu-buru. Pemerintah DKI, menurut dia, ingin penyaluran bansos cepat demi kepentingan warga yang membutuhkan.
"Ada human error kan karena suasananya kemarin mau ingin cepat. Niat kami baik ingin cepat menurunkan sembako bagi kepentingan warga yang membutuhkan tapi di level bawah mungkin belum sempat melakukan verifikasi," kata Riza saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Mei 2020.
Dia menjelaskan, pemerintah DKI mengumpulkan data terlebih dulu dari pelbagai sumber. Data itu diserahkan ke petugas RT dan RW untuk diverifikasi.
Petugas RT dan RW kemudian mengembalikan data yang sudah diverifikasi ke pemerintah DKI. Data ini yang jadi acuan berapa jumlah penyaluran bansos ke lima kota dan satu kabupaten Jakarta bagi warga terdampak pandemi Covid-19.
LANI DIANA WIJAYA
