Jenis bansos yang diberikan Pemprov DKI adalah beras, makanan protein dalam kaleng, makanan olahan dalam kemasan, alat kebersihan dan alat keamanan diri dengan total harga mencapai Rp 149.500 yang sudah termasuk biaya pengiriman dan pengemasan per paket per kepala keluarga.
Bantuan berupa paket sembako ini akan disalurkan kepada 1,2 juta keluarga yang membutuhkan berdasarkan data Pemerintah DKI Jakarta. Bantuan telah didistribusikan sejak 9 April lalu atau sehari sebelum kebijakan PSBB tahap pertama dilakukan. Berdasarkan data dari laman web Covid-19, tercatat penerima bansos selama PSBB tahap satu mencapai 1.178.173 kepala keluarga (KK).
Warga memeriksa bantuan sosial berupa paket sembako dari Presiden di kawasan Cipete Selatan, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengharapkan para pengusaha ikut membantu warga yang terkena dampak wabah Corona. Ia mengungkap ada 2.000 rukun warga (RW) di Jakarta membutuhkan bantuan sosial. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengundang para pengusaha sebagai pihak ketiga untuk membantu warga terdampak di masa wabah Corona ini.
"Sekarang tantangannya adalah ketika kami membatasi pergerakan warga, itu artinya kehilangan pekerjaan, kehilangan peluang ekonomi," ujar dia
Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta pemerintah DKI lebih cermat mendata penerima bantuan sosial atau bansos kepada warga membutuhkan selama PSBB. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa meminimalisasi kesalahan."Kita harus berusaha menekan laju margin of error itu sedikit mungkin sambil terus memperbaiki," kata Iman.
Menurut dia, hanya itu yang bisa dilakukan pemerintah DKI. Sebab, Iman meyakini, pemerintah DKI tak akan bisa 100 persen menyempurnakan data penerima bansos. Itu artinya, masih ada kemungkinan bansos disalurkan tidak tepat sasaran.
Alasannya, pemerintah DKI tak punya banyak waktu untuk memverifikasi data. Iman mempertanyakan sampai kapan pemerintah DKI menahan penyaluran bansos tahap dua jika menunggu perbaikan data rampung. "Dari dulu sejak Pemprov lahir sampai sekarang yang namanya pendataan kita tidak pernah siap 100 persen, apalagi cuma diminta waktu 1-2 minggu," ucap politikus Partai Gerindra ini.
