Darori para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak jujur dalam memaparkan data pasokan pangan kepada Presiden Jokowi sehingga keputusan impor datang terlambat. Ia memperkirakan realiasi impor yang terlambat ini justru akan menimbulkan masalah baru. "Kita sudah panen, impor baru masuk. Saya perkirakan seperti gula, bulan depan stoknya akan melimpah dan harga di petani malah jatuh," ucapnya.
Pedagang menata tumpukan karung bawang putih dari China di Pasar Kramatjati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Penutupan dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus Corona dari Cina. Tempo/Tony Hartawan
Di samping impor yang terlambat, ia memprediksi defisit pangan terjadi karena ditimbun pihak tertentu di tengah longgarnya pengawasan Satgas Pangan. Semestinya, kata dia, pengawasan di level pengusaha, distributor, hingga pedagang kecil dilakukan lebih ketat.
Sebelumnya, tenaga Ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Yadi Yusriadi, memprediksi, hingga akhir tahun nanti, negara akan mengalami defisit gula, baik gula konsumsi, gula rafinasi, hingga gula mentah atau raw sugar, sebanyak 2,8-3 juta ton. Defisit gula terjadi karena produksi nasional tak sebanding dengan angka konsumsi komoditas untuk masyarakat dan industri.
Hingga Desember 2020, ia memperkirakan total konsumsi gula mencapai 5 juta ton. Sedangkan total produksi nasional ditengarai hanya menyentuh 2-2,2 juta ton. Angka defisit ini sejatinya tak sebanyak tahun lalu. Namun di tengah kondisi pandemi Covid-19 di seluruh dunia, mengimpor gula bukanlah persoalan enteng.
Yadi mencontohkan, impor gula yang sulit terealisasi ialah yang berasal dari India. Selain karena pemerintah setempat mesti mengamankan kebutuhan dalam negerinya sendiri, lalu-lintas perdagangan ke India saat ini sedang terhambat karena adanya kebijakan lockdown.
Kondisi defisit pangan sebelumnya sudah disinggung oleh Presiden Jokowi. Menurut Jokowi, laporan yang diterimanya menunjukkan bahwa stok beras mengalami defisit di tujuh provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi, kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi.