Kucuran dana bantuan sosial dari Pemerintah Pusat ini merupakan tindak lanjut dari laporan Anies kepada Presiden Joko Widodo tentang penduduk miskin di Jakarta yang memerlukan bantuan. Dalam laporannya, Anies mengatakan Pemprov DKI saat ini baru dapat memenuhi bantuan untuk 1,1 juta masyarakat miskin saja. Sedangkan, jumlah penduduk rentan miskin di Jakarta diperkirakan mencapai 3,7 juta orang.
"Saya kira Gubernur DKI Jakarta angkanya kemarin 3,6 juta yang perlu dimasukkan dalam program social safety net, tapi DKI sudah berikan untuk 1,1 juta artinya tinggal 2,5 juta yang perlu dieksekusi," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas lewat video conference dari Istana Kepresidenan, Bogor pada Kamis, 2 April 2020.
Adapun bansos sebesar Rp 4,57 triliun untuk DKI itu akan diambil dari APBN 2020 yang nilai alokasi belanja dan pembiayaannya telah ditambah sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani COVID-19. Penambahan alokasi dana itu tercantum dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan berbarengan dengan PP PSBB.
Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp 110 Triliun diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu pra kerja, dan subsidi listrik. Adapun sedikit rincian mengenai alokasi penambahan dana penanganan COVID-19 yang berdampak langsung ke masyarakat, sebagai berikut.
Dalam anggaran di Kartu Prakerja, Pemerintah Pusat menambahkan nilainya dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dan berdampak pada bertambahnya jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang. Penerima Kartu Prakerja akan mencakup para pekerja informal dan pelaku UMKM yang terdampak corona dengan nilai manfaat adalah Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan.
Untuk subsidi lisrik, pemerintah telah menggratiskan tarif listrik untuk 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan diskon tarif sebesar 50 persen untuk 7 juta pelanggan golongan 900 VA. Kebijakan ini bakal berlaku selama tiga bulan ke depan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Sedangkan untuk subsidi kartu sembako, Jokowi juga menambahkan dana sebesar Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk operasi pasar dan logistik.
