Dengan gelontoran berbagai insentif itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama berharap akan ada 736 ribu wisatawan mancanegara yang bisa digaet untuk berlibur ke Tanah Air. Sejumlah pasar yang dibidik bekas bos NetTV itu adalah dari Australia, Amerika, dan Eropa. Wisatawan mancaneagara dari tiga kawasan itu dibidik, menurut dia, lantaran memiki jumlah belanja alias spending yang besar untuk setiap kunjungannya. Wishnutama memperkirakan, devisa yang dihasilkan dari kunjungan 736 ribu turis asing bisa mencapai Rp 13 triliun dengan asumsi rata-rata belanja per kunjungan sebesar US$ 1.700 per orang.
Pesawat China Eastern yang membawa turis Cina lepas landas menuju Wuhan, China dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta, Bali, 8 Februari 2020. Sebanyak 61 warga negara Cina yang berlibur di Bali dipulangkan menggunakan pesawat sewaan karena pemerintah Indonesia menutup penerbangan dari dan menuju Cina daratan akibat wabah virus Corona sejak 5 Februari 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Johannes P. Christo
Optimisme pemerintah ternyata berkebalikan dengan pelaku industri. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran mengakui, inisiatif dan konsep pemerintah memang bagus. Namun kalau gagasan itu tidak didasari dengan data yang tepat maka hasilnya tidak akan sesuai. Perkaranya, pelaku industri merasa tidak dilibatkan secara terperinci.
"Sekarang diputuskan destinasi yang diberikan insentif tanpa melihat karakter pasarnya. Seolah-olah dalam kondisi seperti ini orang mau berjalan-jalan, wisata. Padahal orang belum tentu mau mengejar itu," ujar Maulana.
Ia mengatakan wisatawan domestik paling banyak berwisata pada tiga waktu utama, yaitu saat Lebaran, Natal-Tahun Baru, dan libur anak sekolah. Sementara untuk perjalanan bisnis paling banyak dilakukan mulai Maret hingga Desember. "Jadi enggak mungkin wisatawan nusantara ditarik untuk berwisata, sementara anak-anaknya masih pada sekolah, lalu disuruh bolos kan enggak mungkin," tuturnya..
Adapun untuk wisatawan mancanegara, ia meminta pemerintah juga mempertimbangkan hilangnya kunjungan dari negara selain Cina, misalnya Singapura dan Malaysia. Dengan demikian destinasi yang diberikan insentif pun sebaiknya melihat kunjungan dari wisatawan negara-negara tersebut.
Begitu pula dengan pelonggaran pajak di daerah, tutur Maulana, sebaiknya dilakukan di seluruh Indonesia dan tidak hanya di sebagian destinasi. Sehingga ekonomi tetap berjalan dan tidak terjadi gelombang PHK. Dalam kondisi ekonomi lesu, ia mengatakan yang terpenting adalah pelaku industri memiliki pasar sehingga karyawan bisa bekerja dan perusahaannya bertahan. "Tidak usah nol persen, lima persen juga cukup," kata dia.
