Pemerintah Daerah Protes Kebijakan Observasi WNI di Natuna

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, JakartaHubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memanas karena kurangnya koordinasi soal penempatan warga negara Indonesia (WNI) yang yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, Cina ke Natuna.

    Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal berang karena pemerintah pusat tak pernah mengajak pemerintah daerah berdiskusi soal observasi para WNI dari tempat asal wabah Corona itu. "Perlu diketahui bahwa kebijakan ini kebijakan pusat, bukan kebijakan Pemda," ujar Hamid di hadapan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Natuna, Senin, 3 Februari 2020. 

    Hamid mengatakan satu suara dengan masyarakat yang menolak evakuasi di Natuna. Ia menuturkan sudah menyampaikan keberatan itu kepada menteri kesehatan dan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana beberapa hari lalu. Hamid mendukung tuntutan masyarakat supaya observasi dipindahkan.

    Pada Ahad, 2 Februari 2020, pemerintah mengevakuasi WNI yang terisolasi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, karena mewabahnya virus Corona. Pesawat Batik Air yang membawa 245 WNI itu tiba di Bandara Hang Nadim Kota Batam pada pukul 08.30 WIB. Pemerintah mengobservasi  kesehatan para WNI tersebut selama dua pekan di Pulau Natuna, sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing.

    Observasi atau karantina ini menuai protes dari sebagian masyarakat Natuna. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Natuna, Haryadi meminta WNI dari Wuhan dipindahkan ke kapal perang KRI. Tujuannya agar dapat diobservasi di lepas pantai dan tidak menimbulkan keresahan seperti saat ini. "Kami meminta Bupati menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat," kata Haryadi, Ahad, 2 Februari 2020.

    Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan tidak semua masyarakat Natuna menolak para WNI asal Hubei itu ditempatkan sementara di daerah mereka. Bahkan, kata Terawan, sejumlah pemuda di Natuna mulai ingin membantu para WNI di san. Namun, Terawan menolak bantuan tersebut dan meminta semua pihak membantu dengan doa saja.

    "Saya dapat WA dari aparat di Natuna, pemuda Natuna ingin membantu, apa yang bisa dibantu, mereka sudah WA apa yang bisa kita bantu, apa di dapurnya, dan sebagainya. Sementara saya menjawabnya, mohon sementara dibantu doa saja. Saya lebih baik fair apa adanya," ujar Terawan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 3 Februari 2020.

    Mulai besok, Terawan juga akan berkantor di Natuna, sesuai instruksi Presiden Jokowi. Terawan mengatakan, dirinya akan memberi pengertian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi. "Mohon pengertiannya, kami butuh waktu untuk mendekat kepada masyarakat," ujar Terawan.

    Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Defny Holidin mengatakan, pemerintah pusat seharusnya sejak awal melakukan asessment teknis dan sosial sebelum menetapkan area karantina di kabupaten atau kota setempat.

    "Perlu pelibatan Pemda secara penuh. Kalau konsultasi dianggap memakan waktu dalam evakuasi dan karantina, minimal pemerintah pusat sosialisasi, kasih masukan Pemda perihal kajian teknokratik sehingga menghasilkan penetapan Natuna sebagai area karantina," ujar Defny saat dihubungi Tempo pada Senin, 3 Februari 2020.

    Terlebih, kata Defny, Natuna dinilai tidak cukup memiliki kapasitas teknis dan medis serta cakupan area yang cukup jauh dari pusat permukiman agar evakuasi karantina bisa proper dilakukan. Kalaupun dipaksakan tetap di Natuna, kata Defny, mobilisasi dukungan teknis dari Jakarta ke sana harus cepat dilakukan.

    "Jangan sampai karantina ini bergeser dari upaya konsentrasi penanggulangan masalah menjadi sekadar lokalisasi penampungan masalah tanpa solvabilitas yang memadai," ujar dia.

    Pemerintah Indonesia dalam berbagai situasi, kata Defny, memang hobi 'mendayung sambil merakit perahu'. Namun, kata dia, keterlanjuran ini mesti dikompensasi dengan memastikan kecukupan kapasitas pemerintah pusat memobilisasi dukungan teknis dari Jakarta ke Natuna secara cepat.

    "Jadi, upaya yang dilakukan mesti ditangani level Presiden. Presiden harus bertanggung jawab penuh dan langsung. Tidak cukup Kemendagri atau Kemenkes yang menangani," ujar dia.

    Siang ini, Presiden Jokowi mengungkap bahwa sebetulnya ada opsi wilayah lain untuk penempatan WNI asal Hubei, yakni; Pulau Morotai dan Biak. Dari beberapa opsi, kata Jokowi, Natuna dianggap sebagai wilayah yang paling cocok untuk menjadi tempat observasi.

    Jokowi juga mengatakan, pemerintah mengukur tingkat kesiapan tim kesehatan yang ada di situ. Natuna memang memiliki pangkalan militer, karena merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. Atas dasar itu, Natuna pun kemudian dipilih.

    Atas keputusan pemerintah ini, Jokowi meminta masyarakat berbesar hati menerima keputusan tersebut. "Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia. Apa pun, itu adalah saudara-saudara kita," kata Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Senin, 3 Februari 2020.

    Dewi Nurita, Yogi Eka Saputra, Egi Adyatma 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Banjir Jakarta, Bolak-Balik Terendam Akibat Cuaca Ekstrem

    Banjir Jakarta bolak-balik terjadi. Kali ini akibat cuaca ekstrem. BPBD sebut 10,74 persen RW di ibu Kota terdampak.