Ia mengakui, ada kekurangan regulasi dalam pengawasan di pihak eksternal selama ini. “Khususnya terkait dengan pengawasan eksternal, belum ada petunjuk pelaksanaan tentang pembagian tugas antar pengawas eksternal,” kata Sumiyati.Namun sampai hari ini, Sumiyati belum menjelaskan alasan mengapa tidak ada petunjuk pelaksanaan pengawasan eksternal tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) bertugas untuk mengawasi fungsi Kemenkeu, yaitu dalam penyaluran dan pertanggungjawaban belanja pensiun. “Termasuk Asabri,” kata dia.Kedua, Ombudsman mempertanyakan kenapa OJK tidak dilibatkan sebagai pengawas sehingga Asabri terlihat diistimewakan dari perusahaan asuransi lainnya. Padahal, OJK sudah berdiri sejak 2011, empat tahun sebelum aturan ini terbit pada 2015. Untuk itu, siang tadi tim investigasi pun telah memanggil OJK untuk dimintai keterangan perihal ini.Penanggung jawab investigasi yang juga pimpinan Ombudsman, Alamsyah Saragih mengatakan setelah OJK, pihak yang akan dipanggil adalah Kementerian Hukum dan HAM. Tim akan menelisik alasan di balik absennya OJK sebagai pengawas Asabri. “Akan ada satu sub tim khusus menelusuri proses pembuatan PP ini,” kata dia.Menurut dia, OJK tidak menjadi pengawas eksternal di Asabri. Namun sejak enam tahun lalu, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan asuransi memiliki direktur kepatuhan. Bagaimana dengan Asabri? Dikutip dari laman resminya asabri.co.id, perusahaan ini hanya memiliki 3 direktur yaitu Direktur Utama, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan dan Investasi. Nantinya setelah 30 hari, Ombudsman akan menerbitkan serangkaian rekomendasi tindakan korektif. Rekomendasi akan diserahkan ke pemerintah dan DPR. “Apakah nanti presiden memutuskan perbaikan PP atau dicabut, bisa saja,” kata Alamsyah.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria
1 jam lalu
Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria
Mahfud Md meralat salah satu negara yang pernah membatalkan Pemilu. Sebelumnya dia menyebut Australia, harusnya Austria.
Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya
1 hari lalu
Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya
Tim Hukum Ganjar-Mahfud , Todung Mulya Lubis, meminta majelis hakim MK tidak hanya memeriksa masalah perbedaan perolehan suara. Apa alasannya?
Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi
1 hari lalu
Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi
Mahfud Md berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia.
Mahfud Md Ingatkan MK Bisa Buat Landmark Decision dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024
1 hari lalu
Mahfud Md Ingatkan MK Bisa Buat Landmark Decision dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024
Mahfud Md yakin MK memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Salah satunya membatalkan hasil Pilpres 2024.
Ganjar Pranowo: Gugatan ke MK untuk Menjaga Agar Warga Tidak Putus Asa
1 hari lalu
Ganjar Pranowo: Gugatan ke MK untuk Menjaga Agar Warga Tidak Putus Asa
Menurut Ganjar Pranowo, gugatan hasil Pilpres di MK juga dilakukan untuk merawat ingatan tentang pengorbanan begitu banyak orang saat reformasi.
Sidang di MK, Mahfud Md Singgung Banyak Negara Lain yang Batalkan Hasil Pemilu Curang
1 hari lalu
Sidang di MK, Mahfud Md Singgung Banyak Negara Lain yang Batalkan Hasil Pemilu Curang
Menurut Mahfud Md, negara-negara tersebut melakukan pembatalan hasil Pemilu sebagai bentuk judicial activism atau aktivisme yudisial.
Di Sidang MK, Ganjar Bilang Kecurangan Pilpres 2024 Hancurkan Moral Bernegara
2 hari lalu
Di Sidang MK, Ganjar Bilang Kecurangan Pilpres 2024 Hancurkan Moral Bernegara
"Kami menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi. Kami menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi," kata Ganjar.
Ganjar dan Mahfud Bakal Singgung Kemunduran Demokrasi di Sidang Sengketa Pilpres
2 hari lalu
Ganjar dan Mahfud Bakal Singgung Kemunduran Demokrasi di Sidang Sengketa Pilpres
Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pemeriksaan pendahuluan kepada Ganjar dan Mahfud, hari ini, pukul 13.00 WIB.
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan
2 hari lalu
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan
Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.
4 Poin Pernyataan Ganjar Pranowo: Dari Jabatan Menteri hingga Kiprah di Luar Pemerintahan
2 hari lalu
4 Poin Pernyataan Ganjar Pranowo: Dari Jabatan Menteri hingga Kiprah di Luar Pemerintahan
Ganjar Pranowo menolak jabatan menteri di pemerintahan mendatang. Ia lebih memilih berkiprah di luar pemerintahan. Apa yang akan dilakukannya?