Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ramai-ramai Meneropong Asabri

image-gnews
Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017
Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak mendapat Surat Keputusan (SK) minggu lalu, 16 Januari 2020, Asisten Utama Ombudsman RI Dominikus Dalu diberi waktu 30 hari oleh pimpinan Ombudsman untuk melakukan investigasi awal terkait masalah pada sejumlah perusahaan asuransi pelat merah, seperti PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero). Dominikus menjadi Ketua Tim Investigasi Ombudsman untuk meneropong fenomena gagal bayar asuransi seperti Asabri dan Jiwasraya.

Sasaran investigasi ini adalah para pengawas eksternal yang bertanggung jawab mengawasi Asabri, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2015. Sebagai koordinator pengawas eksternal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan yang dipimpin Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan. Didit pula yang kini menjabat langsung sebagai Komisaris Utama Asabri. 

Selanjutnya yaitu Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri yang dipimpin Komisaris Jenderal Moechgiyarto, Inspektorat Jenderal TNI di bawah Letnan Jenderal Muhammad Herindra, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan di bawah Sumiyati, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan terakhir auditor independen.

Para pengawas inilah yang akan dimintai keterangan oleh Ombudsman. “Kalau tidak dipanggil, kami yang ke kantor mereka,” kata Dominikus saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.

Sejak 10 Januari 2020, perusahaan yang menampung uang pensiun para prajurit TNI, Polri, dan PNS di Kementerian Pertahanan dan Polri menjadi sorotan. Sebab, ada dugaan praktik korupsi Rp 10 triliun di dalamnya. Dugaan tersebut diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Selain itu, pengelolaan dana investasi di perusahaan ini dinilai bermasalah.

Investigasi terkait pengawas eksternal ini menjadi sasaran Ombudsman. Sebab pertama, Ombudsman menemukan fakta bahwa selama ini tidak ada petunjuk pelaksanaan pembagian tugas antar pengawas eksternal. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, telah memberi konfirmasi kepada Tempo perihal ini sejak 13 Januari 2020.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Gugatan Pemilu Ke MK, Yusril Ingatkan Ini ke Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

1 hari lalu

Pakar Hukum Tara Negara Yusril Ihza Mahendra menjawa pertayaan awak media saat akan menjalani pemeriksaan kasus ketua KPK nonaktif Firli Bahuri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 January 2024. Yusri mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri kasus dugaan pemerasan yang dialami Mentan Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Gugatan Pemilu Ke MK, Yusril Ingatkan Ini ke Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Mengenai permohonan PHPU ke MK, Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan ini ke Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Cuit Percakapan Polisi dan Penjahat di Film India, Mahfud Md: Bukan untuk Menyindir

1 hari lalu

Ekspresi calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cuit Percakapan Polisi dan Penjahat di Film India, Mahfud Md: Bukan untuk Menyindir

"Bukan untuk menyindir siapa-siapa. Mungkin cerita film ini bisa menjadi semacam kuliah Ramadhan bagi kita," kata mahfud Md.


Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan pemangku kebijakan negara tak perlu menggunakan target swasembada produksi beras 100 persen.


Masih Pakai Kuli Panggul, Ombudsman Minta Bulog Adopsi Teknologi untuk Percepat Bongkar Muat

2 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023, dan mengimpor 2 juta ton lagi pada 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Masih Pakai Kuli Panggul, Ombudsman Minta Bulog Adopsi Teknologi untuk Percepat Bongkar Muat

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengkritik pengiriman dan bongkar muat beras impor oleh Bulog yang terbilang lama.


Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

2 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

Koalisi Perubahan mengusulkan agar mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Apa alasannya? Bagaimana dengan PDIP?


Pro-Kontra Bansos Beras: Jokowi Berniat Setop di Bulan Juni, Ombudsman Minta Dilanjutkan

2 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Pro-Kontra Bansos Beras: Jokowi Berniat Setop di Bulan Juni, Ombudsman Minta Dilanjutkan

Presiden Jokowi menghentikan bansos beras pada Juni karena keterbatasan APBN, namun Ombudsman menilai harus dilanjutkan karena banyak warga miskin.


Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

3 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

Garuda Indonesia dan Citilink menyediakan 42 ribu kursi dengan diskon tiket 75 persen di momentum Idul Fitri 2024 rute penerbangan ke Jakarta.


Ombudsman Kritisi Pemerintah yang Lambat Putuskan Impor Beras: Buatlah Rencana Jangka Panjang

3 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023, dan mengimpor 2 juta ton lagi pada 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Ombudsman Kritisi Pemerintah yang Lambat Putuskan Impor Beras: Buatlah Rencana Jangka Panjang

Ombudsman RI menilai pemerintah terlalu lambat dalam membuat keputusan importasi beras. Selain lambat mengambil keputusan, akhirnya kedatangan barangnya juga telat.


Harga Beras Tinggi, antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman RI

3 hari lalu

Warga antre mendapatkan kupon pembelian beras pada Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu 6 Maret 2024. Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan tiga ton beras SPHP, telur, minyak goreng, terigu, dan sayuran dalam menstabilkan pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Harga Beras Tinggi, antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman RI

Jokowi mengatakan pemerintah dilema antara kepentingan petani dan konsumen dalam menekan harga beras, sementara Ombudsman RI curiga ada penyalahgunaan


Stok Beras SPHP Banyak tapi Harga Masih Tinggi, Ombudsman Duga Ada Dua Faktor Penyebab

3 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Stok Beras SPHP Banyak tapi Harga Masih Tinggi, Ombudsman Duga Ada Dua Faktor Penyebab

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika heran mengapa harga beras di pasar masih mahal, meskipun pemerintah telah menggelontorkan ratusan ribu ton beras untuk SPHP.