Merespons Banjir Jakarta Dengan Pengeras Suara

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mobil terendam banjir di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rabu 1 Januari 2020. Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta membuat sejumlah wilayah di Ibu Kota terendam banjir.  ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Sejumlah mobil terendam banjir di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rabu 1 Januari 2020. Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta membuat sejumlah wilayah di Ibu Kota terendam banjir. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Menara DWS di Kantor Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Januari 2019. Tempo/Adam Prireza

    Tempo menemukan salah satu DWS di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Beberapa warga mengatakan tak mendengar peringatan banjir dari tiang DWS pada 1 Januari 2020.

    Salah satu warga yang mengaku tak mengetahui peringatan itu ialah Nuriyah. "Kalau saya rasanya gak mendengar (peringatan dari DWS)," ujar perempuan berusia 43 tahun ini kepada Tempo, Kamis, 16 Januari 2020.

    BPBD langsung membantah. Insyaf menegaskan kalau sirine bunyi saat tinggi muka air di Bendungan Katulampa siaga 3 atau waspada. "Menurut data di sistem kami menyala," tutur Insyaf. BPBD juga mengirimkan SMS blast kepada warga. Tempo melihat data yang membuktikan kalau SMS tersebut dikirimkan pada 1 Januari 2020 pukul 08.20 WIB.

    Insyaf mengatakan ada kemungkinan warga tak mendengar peringatan dari DWS. Beberapa faktor, seperti derasnya hujan, kata dia, dapat menghambat warga mendengar informasi yang disampaikan oleh sistem tersebut.

    Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ikut merespons rencana pembelian enam unit DWS. Staf riset FITRA, Gurnadi Ridwan, menyatakan Pemprov DKI Jakarta harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

    "Apakah fungsi peringatan banjir bisa dilakukan tanpa harus memakan anggaran sebesar Rp 4 miliar? Karena untuk sekadar memberikan peringatan dini FITRA menilai alat DWS ini terlalu mahal," kata Gurnadi.

    Angka itu, lanjut Gurnadi, belum termasuk biaya perawatan alat. Dia memperkirakan biaya perawatan DWS tidak murah. FITRA menyarankan Gubernur Anies Baswedan sebaiknya mengalokasikan anggaran pembelian dan perawatan DWS itu untuk mengatasi banjir. "Jika dibandingkan alokasi Rp 4 miliar ini bisa digunakan untuk kegiatan fisik yang bisa langsung mengatasi atau meminimalisir banjir," ucap dia.

    JULNIS FIRMANSYAH | TAUFIQ SIDDIQ | ADAM PRIREZA | LANI DIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.