Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dari Janji ke Janji Penuntasan Perkara Novel Baswedan

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Terpampang spanduk ungkapan kekecewaan KPK kepada Presiden Jokowi terkait 16 bulan kasus penyiraman Novel Baswedan  , Jumat 21 Juli 2018 /TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ
Terpampang spanduk ungkapan kekecewaan KPK kepada Presiden Jokowi terkait 16 bulan kasus penyiraman Novel Baswedan , Jumat 21 Juli 2018 /TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penunjukan Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim baru menggantikan Idham Azis, dinilai sejumlah pihak membawa harapan baru terhadap penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan.

Sebagai Kabareskrim, Listyo juga menjabat Ketua Tim Teknis Polri dalam kasus Novel Baswedan. Tim ini dibentuk pada pertengahan 2019 sebagai pelaksanaan rekomendasi tim gabungan bentukan Polri. Presiden Jokowi memberikan waktu kepada tim hingga Desember 2019 untuk mengungkap kasus Novel.

"Saya yakin Kabareskrim baru akan berhasil menuntaskan kasus Novel Baswedan. Pengalaman sebagai ajudan Jokowi akan melipatgandakan motivasi Kabareskrim untuk menuntaskan kasus ini sesuai arahan Presiden," ujar Direktur Riset Setara Institute Halili saat dihubungi Tempo pada Ahad, 8 Desember 2019.

Optimisme yang sama disampaikan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Wadah Pegawai meyakini bekas ajudan Presiden Jokowi ini bisa menyelesaikan kasus yang terkatung-katung selama lebih dari dua tahun itu.

"Bang Sigit merupakan harapan baru untuk bisa mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Bang Novel," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Desember 2019.

Yudi mengatakan Sigit sudah sering berkomunikasi dengan KPK. Listyo, kata dia, juga dikenal sebagai figur reformis dan antikorupsi. Yudi berharap WP dalam waktu dekat bisa bertemu dengan Listyo untuk membicarakan kasus Novel. "Kami akan meminta jadwal waktu untuk bertemu dalam rangka penuntasan kasus Bang Novel," kata dia.

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogya melakukan aksi damai di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis 11 April 2019. Mereka menuntut presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

Harapan yang sama diungkapkan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief. "Kami berharap Kabareskrim baru akan segera menyelesaikan kasus yang menimpa Mas Novel dan termasuk kasus yang lempar bom di rumah saya dan bom di rumah Pak Agus," kata Syarif dalam diskusi Kondisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK di Kampus UI Salemba, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2019.

Adapun tim advokasi kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, justru menyangsikan Sigit mampu menuntaskan kasus kliennya. "Dugaan kami, akan sama saja dengan pendahulunya. Masalahnya bukan pada kemampuan, tapi mau mengungkap atau tidak," kata anggota tim, Alghiffari Aqsa, kepada Tempo pada Jumat, 6 Desember 2019.

Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tersebut menduga kuat anggota Polri terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Novel. Karena itu dia menilai polisi akan sulit menangani kasus Novel Baswedan.

Menurut Alghiffari, jalan satu-satunya untuk mengungkap kasus Novel yang diserang pada Selasa subuh, 11 April 2017, itu adalah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta oleh Presiden Jokowi. "Memang, (kami) tidak berharap banyak ke kepolisian sebelum ada TGPF Independen."

Puluhan Aktivis HAM menggelar aksi damai setahun penyerangan terhadap Novel Baswedan di depan Istana Merdeka, Jakarta, 11 April 2018. Aktivis meminta komitmen Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. TEMPO/Subekti.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, Kabareskrim yang baru harus
bisa menangkap pesan presiden dan mengeksekusinya secara maksimal. Kasus Novel ini, ujar Anam, dimensinya banyak. Kasus ini meliputi soal teknis kejahatan berkategori terencana, pengalaman, dan profesional. "Untuk itu, mengungkap kasus ini adalah soal komitmen".

Presiden Jokowi berjanji menjawab perkembangan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan setelah menerima laporan dari Kapolri Jenderal Idham Azis, Senin besok.

"Nanti saya jawab setelah saya dapat laporan dari Kapolri. Senin akan saya undang Kapolri," kata Jokowi seusai meresmikan Jalan Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat, 6 Desember 2019.

Janji ini adalah kesekian kali diungkapkan Jokowi, setelah dia berkali-kali memperpanjang tenggat waktu penuntasan kasus Novel Baswedan kepada kepada tim teknis Polri. Terakhir, Jokowi memberikan tambahan waktu tiga bulan kepada Kapolri saat itu, Tito Karnavian terhitung tanggal 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019.

Setelah terjadi pergantian Kapolri, yang kini dijabat Idham Azis, Jokowi memberi tenggat hingga awal Desember. "Saya yakin insya Allah ketemu," kata Jokowi.

DEWI NURITA | TIM TEMPO

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

4 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

5 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

9 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

9 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

10 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

10 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Gibran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

10 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Gibran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.