Rencana subholding ini juga memungkinkan kementerian menyinkronkan anak-anak usaha di sejumlah perusahaan induk BUMN. Salah satu yang ia singgung ialah anak usaha PT Gapura Angkasa.
Perusahaan groundhandling pesawat ini semula berada di bawah naungan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Namun, belakangan, Erick meminta saham mayoritas Gapura dicaplok oleh PT Angkasa Pura II Persero. "Karena itu overleaping dan akhirnya kontraproduktif. Bisnis model seperti ini harus diperbaiki," ujarnya.
Langkah Erick Thohir untuk merampingkan BUMN agar tak kegemukan dan sekaligus menggugurkan rencana superholding ala Rini Soemarno ini telah direstui oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, Jokowi menyebut, dirinya telah memerintahkan mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf Amin ini untuk merombak total BUMN.
"Saya ingin pengelolaan di BUMN diperbaiki, baik perombakan total, maupun manajemen yang ada," kata Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
Presiden Jokowi juga meminta agar tidak ada lagi aset yang tidak produktif. "Jangan sampai ada aset yang tidak produktif sehingga mengurangi produktivitas yang ada di manajemen yang ada," ungkap Presiden.
Pengamat BUMN sekaligus peneliti senior Visi Integritas, Danang Widoyoko membenarkan bahwa saat ini jumlah BUMN terlalu banyak. Karena itu, untuk mengawasi seluruh BUMN yang ada menjadi hal yang merepotkan bagi Kementerian.
"Harusnya memang dibuat holding. Tetapi jangan digabung di sektor yang sama, jadinya monopoli," kata Danang saat dihubungi, Kamis, 5 Desember 2019.
